Realisasi Dana Hibah Pilkada untuk KPUD Baru 95 Persen
Foto : ANTARA/HO-KPU Surabaya.
Anggota KPU Surabaya, Naafilah Astri menjelakan Pemerintah Kota Surabaya mencairkan kekurangan anggaran Pilkada 2020 sekitar 60 miliar rupiah yang sebelumnya sempat molor akibat pandemi Covid-19.
Sejumlah pemerintah daerah yang belum mencairkan anggaran untuk Pilkada, diminta segera mengucurkan dana tersebut agar pemilihan berjalan lancar.
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri (Ditjen Keuda Kemendagri) meminta daerah yang belum merealisasikan dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara penuh, untuk segera merealisasikan. Hingga kini total realisasi dana hibah Pilkada untuk KPU Daerah (KPUD), belum 100 persen, baru mencapai 9,735 triliun rupiah atau 95,22 persen.
"Berdasarkan data terbaru per tanggal 7 Agustus pukul 21.00 WIB, realisasi kepada KPUD sebesar 9,735 triliun rupiah atau setara dengan 95,22 persen dari total alokasi," kata Dirjen Keuda Kemendagri, Mochamad Ardian, di Jakarta, Rabu (12/8).
Dana hibah Pilkada, menurut Ardian, tertuang dalam mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati antara pemerintah daerah (Pemda) dan penyelenggara pemilihan serta pihak pengamanan Pilkada.
Untuk Bawaslu
Menurut Ardian, dana hibah Pilkada untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah juga belum sepenuhnya cair. Realisasi dana hibah Pilkada untuk badan pengawas pemilihan di daerah baru mencapai3,290 triliun rupiah atau 94,88persen.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Agus Supriyatna
Komentar
()Muat lainnya