Realisasi Belanja Negara di Sumbar pada 2020 Capai Rp31,24 Triliun

Padang - Realisasi belanja negara di wilayah Sumatera Barat sepanjang 2020 mencapai Rp31,24 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp11,31 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp19,93 triliun.

"Penyerapan realisasi belanja negara di Sumbar mencapai 96,81 persen atau tumbuh 1,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho di Padang, Rabu.

Herumengungkapkan realisasi tersebut dalam kegiatan dengan tema "Peran APBN 2020 Mengatasi Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomi" yang dihadiri sejumlah pejabat kantor wilayah setempat Kementerian Keuangan.

Meski demikian, menurut dia, belanja barang pada 2020 turun sebesar 0,96 persen, karena berbagai kendala dan keterbatasan aktivitas selama pandemi seperti minimnya belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi rapat dan belanja barang perlengkapan.

Ia juga memaparkan penerimaan negara di Sumbar pada 2020 yang mencapai Rp5,82 triliun, terdiri atas pendapatan pajak sebesar Rp4,07 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,75 triliun.

Terkait pengelolaan barang milik negara, tambah dia, terjadi kenaikan nilai aset pemerintah pada 2020 sebesar Rp3,6 miliar. Dari kegiatan pengelolaan barang milik negara dan lelang tersebut menghasilkan PNBP sebesar Rp99,7 miliar.

Secara umum, ia mengatakan 2020 merupakan tahun yang berat dalam pengelolaan APBN, karenapandemi COVID-19 menyebabkan krisis multidimensi di sektor sosial, ekonomi dan keuangan.

"Untuk itu, sebagai instrumen fiskal, APBN 2020 telah bekerja keras untuk penanganan krisis kesehatan akibat COVID-19 dan dampak ekonomi di masyarakat," kata dia.

Berbagai belanja dan insentif dirancang responsif untuk mendukung pelayanan kesehatan, pemberian bantuan sosial untuk pemulihan ekonomi termasuk stimulus UMKM, dunia usaha dan pemerintah daerah yang menghadapi tantangan akibat COVID-19.

Kebijakan penanganan kesehatan maupun stimulus serta insentif ini akan dilanjutkan pada APBN 2021 dengan tetap menjaga defisit anggaran melalui pengelolaan pembiayaan yang terkendali.

"Untuk itu APBN bekerja secara bersama dan berkoordinasi dengan instrumen kebijakan moneter serta regulasi sektor keuangan untuk menjaga stabilisasi dan mempercepat pemulihan ekonomi," ujarnya.ant/P_4