Realisasi Anggaran Belum Optimal

JAKARTA - Besarnya anggaran perjalanan dinas Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai tak sesuai dengan perkembangan produktivitas di lapangan. Anggaran 1,1 triliun rupiah untuk perjalanan dinas lembaga tersebut pada 2021 dianggap terlampau besar.

Nilai tersebut bahkan lebih besar ketimbang anggaran setahun satu kabupaten, tetapi manfaatnya rendah. Hingga kini, Indonesia masih impor kedelai.

Kementan berpandangan anggaran 1,1 triliun rupiah itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebab, selama dua tahun pandemi, lembaga itu bisa menjaga stabilitas produksi pangan sehingga bisa memberi makan 273 juta jiwa penduduk RI.

Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee (IHCS), Gunawan, menegaskan apabila benar anggaran yang besar itu efektif, faktanya hingga sekarang lebih dari 90 persen kedelai dalam negeri bersumber dari impor, begitu juga daging.

"Dalam kenyataanya, meskipun sejak 2015 ada program upaya khusus peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai (Upsus Pajale), namun hingga kini impor kedelai tetap saja dilakukan, produksi tidak naik naik," tegasnya pada Koran Jakarta, Minggu (10/4).

Padahal, lanjut Gunawan, apabila anggaran itu efektif, gejolak harga pangan global tak akan banyak berdampak ke harga pangan di dalam negeri, termasuk kedelai dan daging karena produksi nasional sudah banyak. Namun kenyataannya, kedelai dan daging masih banyak bersumber dari luar.

Besarnya anggaran perjalanan dinas Kementan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Kementan pada 4 April lalu.

Ketua Komisi IV, Sudin, menilai anggaran itu terlampau besar, padahal tahun lalu kita masih menghadapi tingginya kasus Covid-19. Apalagi tanpa Covid.

"Angka 1,1 trilliun itu besar, jauh dari anggaran perjalanan dinas DPR yang cuma 25 miliar rupiah setahun. Apa manfaatnya untuk petani saya," tandas Sudin dihadapan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono.

Beri Manfaat

Kepala Biro Perencanaan Kementan, Ketut Kariyasa, menegaskan selama pandemi, lembaga tersebut memang intens berkunjung ke daerah. "Arahan Mentan Syahrul Yasin Limpo sangat jelas. Beliau selalu menekankan penggunaan anggaran yang efisien, harus on the track termasuk anggaran Perjadin. Dan tentunya berdampak pada petani dan pemulihan ekonomi negara," ungkapnya di Jakarta, Minggu (10/4).

Ketut menjelaskan anggaran perjalanan di Kementan sesuai penyampaian Sekjen Kementan pada saat RDP bersama Komisi IV DPR RI sebesar maksimal 10 persen dari anggaran biaya tetap operasional atau 1,1 trilliun rupiah. Itu sesuai dengan rambu-rambu selama ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawalan pelaksanaan program.

"Sumber anggaran Perjadin (perjalanan dinas) dari uang rakyat maka setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara, dan itu sudah Kementan lakukan," tegasnya.

Dampak positif dari penggunaan anggaran yang baik dan efisien ini terlihat dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang positif. Ekspor komoditas pertanian melonjak signifikan pada 2021 mencapai 625,04 triliun rupiah atau meningkat 38,6 persen persen dari nilai ekspor pada 2020.

Hal lainnya, kata dia, indikator kesejahteraan petani dalam kurun dua tahun terakhir terus naik, Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 meningkat 0,42 persen menjadi 109,29. "Semua capaian ini karena seluruh elemen di Kementan bergerak. Turun ke lapangan dan bekerja keras. Hingga hari ini, 11 pangan pokok kita jaga dengan baik. Kita pastikan makanan rakyat cukup ketersediaannya," pungkas Ketut.