Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Sistem Birokrasi

Rakyat Tuntut Kinerja SKPD Lebih Baik

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta menilai rendahnya penyerapan anggaran merupakan bukti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta abai terhadap kepentingan rakyat.

"Rakyat Jakarta menuntut kinerja SKPD-SKPD lebih baik. Tapi buktinya, SKPD itu malah mengabaikan kepentingan rakyat. Lihat saja, tingkat serapan anggaran tahun ini masih sangat rendah, hanya 67 persen dari nilai total APBD DKI Jakarta sebesar 89 triliun rupiah," ujar anggota komisi C DPRD DKI Jakarta, Ruslan, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).

Menurutnya, SKPD-SKPD itu sudah melalaikan amanah warga Jakarta karena lalai menyerap anggaran dengan baik. Imbasnya, pembangunan yang ada di Jakarta saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang berdampak pada kesejahteraan mereka.

Politisi Hanura ini menganggap, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah salah dalam menempatkan pejabat yang amanah. Menurutnya, penempatan pejabat pelaksana tugas (Plt) tidak bisa memacu kinerja SKPD dengan baik. Malah, posisi Plt ini menimbulkan kondisi psikologis Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bermalas-malasan.

"Mereka kan sudah janji, minimal tingkat serapan anggaran sama dengan tahun kemarin, yakni 84 persen. Tapi buktinya, malah sangat rendah. Ini ada apa. Katanya setiap proyek tinggal dibayar, mana? Ini bukti kegagalan SKPD. Berhentikan saja tuh pejabat-pejabat SKPD, ganti sama Plt semua," katanya.

Pengadaan Barang

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, beberapa tagihan pembayaran pekerjaan sudah masuk ke bagian keuangan. Dia meyakini, jika pembayaran itu segera dicairkan, maka tingkat serapan anggaran akan tinggi pada akhir bulan ini.

"Mengalir saja. Ini kan tagihan- tagihan sedang masuk nih. Seperti pembangunan sekolah yang rehab berat, yang rehab total pembangunan proyekproyek fisik juga masuk. Tunggu saja. Kita berkeyakinan serapan anggaran melebihi dari tahun kemarin," kata Saefullah.

Diakuinya, beberapa SKPD teknis mengalami kendala dalam melaksanakan proyek pembangunan. Seperti gagal lelang dan sebagainya. Namun, ungkapnya, tingkat serapan anggaran akan meningkat signifikan karena pihaknya mulai membayarkan biaya pembebasan tanah di beberapa SKPD.

"Kan ada pengadaan barang jasa, pembangunan rusun, ada juga yang pengadaan tanah. Pengadaan tanah mudah- mudahan 1-2 hari ini selesai, mudah-mudahan saja," ucapnya.

Meski demikian, pihaknya enggan menjanjikan adanya upaya percepatan penyerapan anggaran di penghujung tahun 2018 ini. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu lebih memilih menunggu aksi para pejabat SKPD terkait untuk menunaikan janjinya sesuai target yang ditetapkan.

"Mengalir sesuai dengan aturan. Ya kita on progress-nya kita pantau terus. Kemarin Jumat kita pantau, sore kita pantau. Nanti, satu-dua hari pantau lagi. Ini kan mingguminggu penentuan ya, masih ada beberapa hari lagi," tegasnya.pin/P-5


Redaktur : M Husen Hamidy
Penulis : Peri Irawan

Komentar

Komentar
()

Top