Rakyat Tuntut Kinerja SKPD Lebih Baik

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta menilai rendahnya penyerapan anggaran merupakan bukti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta abai terhadap kepentingan rakyat.

"Rakyat Jakarta menuntut kinerja SKPD-SKPD lebih baik. Tapi buktinya, SKPD itu malah mengabaikan kepentingan rakyat. Lihat saja, tingkat serapan anggaran tahun ini masih sangat rendah, hanya 67 persen dari nilai total APBD DKI Jakarta sebesar 89 triliun rupiah," ujar anggota komisi C DPRD DKI Jakarta, Ruslan, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).

Menurutnya, SKPD-SKPD itu sudah melalaikan amanah warga Jakarta karena lalai menyerap anggaran dengan baik. Imbasnya, pembangunan yang ada di Jakarta saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang berdampak pada kesejahteraan mereka.

Politisi Hanura ini menganggap, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah salah dalam menempatkan pejabat yang amanah. Menurutnya, penempatan pejabat pelaksana tugas (Plt) tidak bisa memacu kinerja SKPD dengan baik. Malah, posisi Plt ini menimbulkan kondisi psikologis Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bermalas-malasan.

"Mereka kan sudah janji, minimal tingkat serapan anggaran sama dengan tahun kemarin, yakni 84 persen. Tapi buktinya, malah sangat rendah. Ini ada apa. Katanya setiap proyek tinggal dibayar, mana? Ini bukti kegagalan SKPD. Berhentikan saja tuh pejabat-pejabat SKPD, ganti sama Plt semua," katanya.
Halaman Selanjutnya....