Rakyat Telah Memilih

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung serentak pada Rabu 27 Juni 2018, yang berlangsung aman, lancar, dan demokratis, telah membuktikan bahwa rakyat Indonesia telah sangat dewasa dalam berpolitik. Rakyat sudah semakin mengerti arti dan makna demokrasi langsung, dan sebagian rakyat menikmatinya dengan penuh kegembiraan.

Rabu pagi menjelang pembukaan tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di 171 wilayah di Indonesia, dengan rincian diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, sebanyak 152 juta orang yang memiliki hak pilih berbondong-bondong mendatangi TPS, suatu jumlah yang sangat besar.

Tidak ada peristiwa yang mencemaskan, apalagi membuat keamanan terganggu. Yang terpantau malah masyarakat bergembira merayakan demokrasi lokal. Ajang pencoblosan pilkada ini pun dijadikan forum silaturahmi masyarakat, terutama di TPS yang ada kompleks-kompleks perumahan. Sebab selama ini, mereka masing-masing sibuk bekerja dan jarang bertemu di forum yang sama.

Kita pun menyaksikan betapa masyarakat sudah sangat sadar dan memahami soal perbedaan, khususnya perbedaan dalam memilih, apalagi di daerah yang pasangan calon peserta pilkadanya lebih dari dua pasanga. Dari sisi fragmentasi tokoh, dan juga partai pengusung sudah mencerminkan persebaran. Namun, ketika mereka harus memilih, tak ada persoalan.

Dari pantauan selama pencoblosan di beberapa TPS di Jabodetabek dan informasi yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia, ada sejumlah kreativitas dari panitia penyelenggara membuat TPS yang unik dan tematik guna menarik pemilih datang ke TPS. Suatu kreativitas yang didorong oleh kesadaran dan kegembiraan dalam memilih pemimpin mereka secara demokratis dan terbuka.

Kita tentu harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada masyarakat yang dengan begitu sadar menjadi penjaga dan sekaligus saksi sejarah bagi perjalanan demokrasi lokal kita yang sudah sangat maju. Selaian itu, tentu kepada penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Pemeirntah dalam hal ini Kemendagri yang sedari awal meyiapkan hajat demokrasi besar yang belum tentu bisa digelar di negara lain.

Memang Pilkada serentak ini telah membuka jalan dan memberikan kesempatan yang amat luas bagi masyarakat yang merasa mampu dan yakin untuk memimpin daerah mencalonkan diri. Apakah melalui partai politik dan gabungan partai, maupun jalur independen. Kepemimpinan dan figur yang bersih, dan berkualitas dan komitmen tinggi untuk membangun daerahnya pasti akan dibaca dan kemudian dipilih rakyatnya.

Dalam Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017, kita sudah menyaksikan bahwa figur berkualitas kerja nyata bagi rakyat (bagi petahana) akan dengan mudah terpilih kembali. Ini terulang pada Pilkada srentak 2018, mereka yang sudah memimpin di tingkat kabupatan/kota dan membuahkan hasil kepemimpinan yang mencerahkan dan memajukan daerahnya, kemudian terpilih lagi ketika maju sebagai gubernur atau wakil gubernur, juga petahana gubernur. Kenyataan itu bisa kita lihat dari terpilihnya kembali (masih versi hitung cepat) Ganjar Pranowo di Jateng, Ridwan Kamil, di Jabar, ataupun Emil Dardak di Jatim. Tapi, rakyat juga tidak bodoh dan pemimpin yang dinilai kurang memadai, tidak dipilih lagi dan ini terjadi di Lampung, gubernur petahana terjungkal, juga di Maluku.

Dengan demikian, pilkada langsung yang kali ini serentak dan juga pemilihan umum legislatif maupun pemilihan presiden yang akan dilaksanakan serentak juga pada 2019, rakyat menjadi penentu akhir terpilihnya para wakil rakyat dan juga pasangan presiden dan wakil presiden.

Dalam sistem demokrasi langsung dengan pola one man one vote, maka peran rakyat sebagai pemilih sangat tinggi. Karena itu, rakyat harus disapa, didengar, dan diakomodir kepentingannya serta ditingkatkan aksesnya untuk mendapatkan berbagai kemajuan guna meningkatkan kesejahteraannya.