Raja Charles Dicemooh oleh Anggota Parlemen Pribumi Australia
Raja Charles III menyampaikan pidato di depan anggota Parlemen Australia di Canberra pada Senin.
Foto: NST/ReutersSYDNEY - Senator pribumi Lidia Thorpe meneriakkan slogan-slogan anti-kolonial kepada Raja Charles saat kunjungannya ke parlemen Australia pada hari Senin (21/10), mengejutkan para anggota parlemen dan pejabat tinggi lainnya yang berkumpul.
"Kembalikan tanah kami! Kembalikan apa yang telah kau curi dari kami!" teriak Thorpe hampir satu menit, setelah raja berusia 75 tahun itu berpidato.
"Ini bukan tanahmu, kamu bukan rajaku," kata anggota parlemen independen itu, mengecam apa yang ia gambarkan sebagai "genosida" terhadap penduduk asli Australia oleh pemukim Eropa.
Australia merupakan koloni Inggris selama lebih dari 100 tahun, selama kurun waktu tersebut ribuan penduduk Aborigin Australia terbunuh dan seluruh masyarakat mengungsi.
Negara ini memperoleh kemerdekaan de facto pada tahun 1901, tetapi tidak pernah menjadi republik yang sepenuhnya berdiri. Raja Charles adalah kepala negara saat ini.
Charles sedang dalam perjalanan sembilan hari melintasi Australia dan Samoa, tur luar negeri besar pertamanya sejak diagnosis kanker yang mengubah hidupnya awal tahun ini.
Thorpe dikenal karena aksi politiknya yang menarik perhatian dan perlawanannya yang sengit terhadap monarki.
Saat dilantik pada tahun 2022, Thorpe mengangkat tangan kanannya dengan berat hati saat bersumpah untuk melayani Ratu Elisabeth II, yang saat itu adalah kepala negara Australia.
"Saya, Yang Berdaulat, Lidia Thorpe, dengan sungguh-sungguh dan tulus bersumpah bahwa saya akan setia dan memberikan kesetiaan sejati kepada penjajah Yang Mulia Ratu Elizabeth II," katanya sebelum ditegur oleh seorang pejabat Senat.
"Senator Thorpe, Senator Thorpe, Anda diharuskan mengucapkan sumpah sebagaimana tercetak pada kartu," kata presiden majelis tersebut, Sue Lines.
Pada tahun 1999, warga Australia dengan suara tipis memberikan suara menentang pencopotan ratu, di tengah pertikaian mengenai apakah penggantinya akan dipilih oleh anggota parlemen, bukan publik.
Pada tahun 2023, warga Australia dengan suara bulat menolak langkah-langkah untuk mengakui penduduk asli Australia dalam konstitusi dan membentuk majelis konsultatif penduduk asli.
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung
- 4 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 5 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
Berita Terkini
- Christian Sugiono Bangun Luxury Glamping di Tepi Danau
- KKP Perkuat Kerja Sama Ekonomi Biru dengan Singapura
- Berkaus Hitam, Pasangan Dharma-Kun Kampanye Akbar di Lapangan Tabaci Kalideres, Jakarta Barat
- IBW 2024, Ajang Eksplorasi Teknologi Blockchain Kembali Digelar
- Desa Energi Berdikari Pertamina di Indramayu Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi