Qatar Bakal Dikenai Sanksi Lagi

Negara-negara Arab akan memberikan sanksi terbaru terhadap Qatar. Sanksi baru ini dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri di Manama, Bahrain.

DUBAI - Pemerintah Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain, berencana menggelar diskusi untuk menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap pemerintah Qatar. Surat kabar al-Hayat edisi Minggu (30/7) mewartakan pertemuan itu rencananya dilakukan di Ibu Kota Manama, Bahrain.

"Keempat menteri luar negeri dari empat negara tersebut diharapkan menjatuhkan sanksi-sanksi baru, yang dampak ekonomi akan dirasakan oleh pemerintah Qatar secara bertahap," demikian diwartakan al-Hayat, tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Sebelumnya, kantor berita Bahrain, BNA, pada Sabtu (29/7), mewartakan Raja Hamad bin Isa al-Khalifa, memuji kerja sama antara keempat negara-negara Arab tersebut dalam memerangi terorisme. Arab Saudi, Mesir, UEA, Bahrain, dan 6 negara lainnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Qatar pada 5 Juni lalu dengan alasan telah mendukung terorisme dan meningkatkan hubungan dengan Iran, rival Arab Saudi di jazirah Arab. Hingga saat ini, pemerintahan di Doha menyangkal semua tuduhan itu.

Sementara itu pemerintah Kuwait dengan melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Turki, telah berupaya memulihkan konflik diplomatik antara pemerintah Qatar dengan 4 negara-negara Arab. Namun sejauh ini segala usaha itu masih belum membuahkan hasil.

Sengketa diplomatik ini telah berdampak negatif pada hubungan lalu lintas perjalanan dan komunikasi antar negara-negara bersengketa. Pada pekan lalu, keempat negara-negara Arab itu membuat daftar lebih dari 18 kelompok dan individu yang terkait dengan terorisme pemerintah Qatar.

Intervensi Haji

Sementara itu, menyusul semakin dekatnya pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Qatar menuding Arab Saudi telah mempolitisasi Haji. Pasalnya, Riyadh telah menerbitkan larangan terhadap jamaah haji asal Qatar untuk mengunjungi Mekkah guna menunaikan ibadah haji, sebuah ritual ibadah keagamaan tahunan.

Pada Sabtu (29/7), Komisi HAM Qatar (NHRC) mengatakan pihaknya sudah mengumumkan bahwa warga negara Qatar bisa menunaikan ibadah haji melalui dua bandara dan mereka harus terbang melalui Doha agar bisa diizinkan masuk Mekkah, Arab Saudi. Hal ini akan menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat Qatar, yang tidak tinggal di Doha, diantaranya mereka yang sedang menempuh studi kuliah di luar negeri.

Dalam keterangannya, NHRC telah mengisi sebuah formulir keluhan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang kebebasan memeluk keyakinan dan agama, mengadukan larangan yang diterbitkan oleh Riyadh ini. Larangan ini disebut NHRC sebagai aksi kekerasan paling keji terhadap hukum internasional dan kesepakatan, yang menjamin hak-hak untuk menunaikan ibadah.

Larangan bagi masyarakat Qatar menginjakkan kaki ke Arab Saudi merupakan bagian boikot yang dilakukan 4 negara-negara Arab pada 5 Juni lalu. Keempat negara tersebut, telah memutuskan jalur transportasi dengan Qatar, dan Riyadh bahkan telah menutup wilayah perbatasannya dengan Qatar.

"Kami sangat khawatir atas politisasi, yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap ritual-ritual agama dan menggunakan ibadah Haji untuk mencapai 'keuntungan' politik. Otoritas Arab Saudi hanya mengizinkan jamaah dari Qatar memasuki Arab Saudi melalui dua bandara yang ditunjuk di Qatar sehingga masyarakat Qatar yang ada di luar negeri, harus kembali dulu ke Qatar jika ingin berhaji," demikian keterangan NHRC.

Menurut NHRC, pihaknya akan memasukkan keluhan kedua terhadap Arab Saudi melalui UNESCO karena Riyadh telah menyasar masyarakat Qatar untuk melakukan kekerasan dan ancaman di teritorial Arab Saudi.

Ssebelumnya saat pelaksanaan bulan Ramadan lalu, NHRC mengklaim sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi memaksa masyarakat Qatar yang sedang piknik mengunjungi tempat-tempat wisata agama agar angkat kaki dari Arab Saudi. uci/Rtr/al-Jazeera/I-1