PUPR Siapkan 30 Proyek Dibiayai Skema KPBU

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/ APBD) membuka ruang bagi partisipasi swasta untuk terlibat dalam pendanaan melalui berbagai model pembiayaan, termasuk skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu dilakukan sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau 1.435 triliun rupiah. Sebab, berdasarkan proyeksi kemampuan APBN 2020-2024, pendanaan pemerintah diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar 623 triliun rupiah dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar 2.058 triliun rupiah.

"Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru," kata Menteri Basuki di Jakarta, Senin (21/2).

Direktur Jenderal Pembiayaan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pada 2022 terdapat 14 proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU dan 16 proyek yang dalam tahap transaksi, sehingga total terdapat 30 proyek KPBU dengan perkiraan nilai investasi 332,59 triliun rupiah.

"Enam proyek di bidang jalan dan jembatan di antaranya untuk pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap penyiapan. Sedangkan sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi," kata Herry.
Halaman Selanjutnya....