PUPR Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Dorong Infrastruktur Hijau

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menekankan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau emisi karbon. Ini sebagai bentuk upaya penanggulangan perubahan iklim.

Adapun program yang tengah dikembangkan Kementerian PUPR yakni pembangkit listrik tenaga sampah. Proyek ini sedang diinisiasi melalui pendampingan Kementerian PUPR di beberapa tempat, seperti beberapa daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tangerang.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan beberapa proyek tersebut, Kementerian PUPR menjalankan skema KPBU, salah satunya pembangkit listrik mikro hidro di Bintang Bano, Nusa Tenggara Barat.

"Proyek ini diinisiasi pihak swasta dalam hal ini Brantas Energi. Jadi sebenarnya kita membuka kesempatan badan usaha apabila memang melihat potensi bendungan yang kita miliki. Jika memang bisa berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga air, kami persilakan bisa sampaikan surat atau usulan menjadi pemrakarsa," tutur Arvi.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Arvi Argyantoro mengatakan, Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur hijau. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pengurangan emisi karbon.

Arvi menjelaskan, Indonesia memiliki rencana pembangunan yang menyumbang emisi karbon berkurang 27,3 persen pada 2024 mendatang, sedangkan target intensitas emisi tahun 2024 mencapai 31,6 persen. Ini menjadi langkah menuju energi bersih sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

"Kita sebagai Kementerian PUPR juga memberi kontribusi nyata dengan menyiapkan major project yang ada dalam rencana strategis (renstra) Kementerian PUPR 2020 hingga 2024," kata Arvi dalam webinar energi bersih, dikutip Minggu (9/10).

Ia membeberkan proyek besar di antaranya pembangkit listrik sekitar 27 ribu megawatt (MW), kemudian transmisi sepanjang 19 ribu kilometer (km) dan gardu induk 38 ribu mega volt ampere (MVA). Adanya proyek tersebut diharapkan mampu menurunkan emisi karbon sebesar 3,5 juta ton pada 2024 mendatang.

Salah satu bentuk komitmen tersebut yakni dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur hijau, terutama di sektor sumber daya air (SDA). Sehingga, target net zero emission (NZE) bisa terpenuhi, terlebih energi terbarukan ke depannya merupakan salah satu sektor potensial.

"Khusus di sektor sumber daya air, Kementerian PUPR mencoba mengembangkan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang meliputi pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMN), hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)," ujar Arvi.

"Kita punya potensi bendungan yang kita miliki untuk pembangkit listrik," tambahnya.