Pungutan Liar Hambat Investasi

JAKARTA - Pemerintah bersama aparat penegak hukum diharapkan untuk mengevaluasi praktik penegakan hukum di bidang investasi. Sebab, selama investasi disandera berbagai biaya tak terduga atau pungutan liar, investor bakal enggan masuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Itu yang harus dibereskan, jangan ada lagi biaya biaya tambahan itu. Sebab, ini yang membuat investor gak jadi datang. Kepada para mahasiswa saya yang juga bekerja sebagai penegak hukum dan di lembaga lembaga pemerintah itu yang tegaskan," ujar Ketua STIH IBLAM Gunawan Nachrawi dalam Acara grand launching Kampus IBLAM, Jakarta Selatan, Kamis (22/12).

Dia menekankan investor yang datang ke Indonesia, selain membawa uang masuk juga sangat berkontribusi untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Karena itu, lanjutnya, mereka jangan sekali kali dipersulit dengan pungutan pungutan liar sehingga dapat mengurungkan niatnya berinvestasi ke Indonesia.

"Jangan justru dipersulit dengan pungutan pungutan liar lagi ketika mengurus izin. Bukan hanya di tingkat pusat, pemerintah daerah (Pemda) harus hentikan kebiasaan ini," tandas Gunawan.

Semestinya, lanjut Gunawan, pemerintah harus memperbanyak pemberian fasilitas kepada investor agar mereka mau masuk. Insentif fiskal harus diberikan agar mereka tertarik.

IBLAM, terang Gunawan didirikan untuk itu. Selain untuk membangun link and macth dengan dunia kerja, lembaga itu juga mengajarkan kepada 7.000 alumninya untuk berintegritas dalam menjalankan profesinya, entah dimana saja.

"Kami memang konsen di ilmu hukum tetapi yang diajarkan bukan hanya hukum, ada ekonominya dan pendidikan juga. Ada mata kuliah iklim investasi yang mempelajari perkembangan investasi di Indonesia," terang Gunawan.

Jalin Kerja Sama

Ketua Yayasan STIH IBLAM Rahmat Dwi Putranto dalam kesempatan sama mengatakan, saat ini ekonomi global banyak bergantung ke Asia. Sebab, pertumbuhan ekonomi di negara negara Eropa dan Amerika Serikat (AS)) melambat akibat dampak kondisi geopolitik.

"Berangkat dari masalah ekonomi ini nakanya kami lakukan kerja sama dengan kampus di Korea, yang masuk 300 kampus terbaik global. Kerja sama itu akan mengungkit daya saing kita, supaya efeknya berpengaruh ke kita," pungkas Rahmat Dwi.