PTN-BH Harus Lebih Aktif dan Kreatif Memanfaatkan Peluang yang Ada

Lebih khusus, dalam PTN-BH perguruan tinggi memiliki keunggulan tersendiri karena mempunyai otonomi penuh untuk mengelola perguruan tinggi secara mandiri. Tidak jarang, ada anggapan bahwa PTN-BH merupakan status tertinggi sehingga pengelola perguruan tinggi negeri terutama yang masih berstatus BLU berlomba untuk mendapatkan status PTN-BH. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, bahkan mendorong agar perguruan tinggi negeri segera berbadan hukum.

Di sisi lain, masih ada anggapan miring mengenai status PTN-BH. Tidak sedikit anggapan bahwa status PTN-BH menjadi ajang bagi kampus untuk melakukan praktik komersialisasi pendidikan. Adapun saat ini baru ada 21 PTN yang sudah berstatus PTN-BH.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan PTN-BH dan isu seputar pendidikan tinggi lainnya, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES), Prof. Dr. S Martono, M.Si, dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Mendikbudristek mendorong agar perguruan tinggi negeri di Indonesia berstatus PTN-BH. Menurut Bapak, kenapa perguruan tinggi negeri harus menjadi PTN-BH?

Saat ini terdapat beberapa kategori PTN, yaitu satuan kerja (satker) PTN biasa, BLU, dan PTNBH. PTNBH didirikan oleh kementerian dalam upaya untuk membentuk PTN lebih otonom. Misalnya, pada bidang akademik, PTNBH dapat membuka dan menutup program studi (prodi) sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.
Halaman Selanjutnya....