PSSI Digunakan sebagai Batu Loncatan Jabatan
GELORA SURYA DHARMA TAHIR Pengamat Sepak Bola - Dua menteri yang menjadi pengurus PSSI itu bukti intervensi pemerintah. Ditambah lagi juru bicara PSSI yang sering muncul di media adalah orang partai.
Foto: ISTIMEWAJAKARTA - Presiden Joko Widodo beberapa kali minta tidak mencampuradukkan politik dan sepak bola. Pernyataan Jokowi tersebut sering diungkapkan setelah Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20.
Menurut pengamat sepak bola, Gelora Surya Dharma Tahir, yang lebih dikenal dengan sebutan Dali Tahir, pernyataan Jokowi itu tidak sesuai dengan fakta. Karena menurutnya, sejak dulu politik dan sepak bola Indonesia selalu bercampur. PSSI sebagai organisasi yang mengelola cabang olahraga sepak bola, selalu ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik.
Bahkan menurut pria yang pernah menjabat sebagai anggota komite etik FIFA tersebut, PSSI dan sepak bola Indonesia tidak taat aturan. Banyak yang menggunakan PSSI sebagai batu loncatan jabatan lainnya yang dinilai lebih prestisius.
"Salah satu yang paling menonjol dan menjadi kelemahan PSSI atau sepak bola kita adalah tidak taat aturan, buat aturan-aturan sendiri. Aturan FIFA yang namanya statuta, tidak pernah kita ikuti," ujar Dali.
"Buat apa mendengung-dengungkan tidak boleh campur tangan antara sepak bola dan politik? Padahal kenyataannya di Indonesia, campur tangan politik dalam sepak bola Tanah Air nyatanya ada," sambungnya.
Dia memberi contoh, bagaimana dua menteri menjadi pengurus PSSI. Apakah itu bukan intervensi pemerintah? Terus ada lagi, juru bicara PSSI yang sering muncul di media. "Dia itu sama sekali tidak paham sepak bola dan orang partai," tandas Dali.
Pencampuradukan sepak bola dan politik yang terjadi di Indonesia, dalam pandangan Dali Tahir juga terlihat saat Presiden FIFA, Gianni Infantino, diajak ke pertemuan G20 di Bali beberapa waktu lalu. "Apa urusannya, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak Infantino ke pertemuan politik. Itu menurut saya terlihat lebih ke saling memanfaatkan," jelasnya.
Semoga Tidak Disanksi Berat
Terkait sanksi yang bakal dijatuhkan FIFA, Dali Tahir menyatakan kita hanya bisa berharap agar Infantino melihat hubungannya dengan Indonesia. Selama ini hubungan Infantino dan Indonesia cukup baik, termasuk dengan Presiden Jokowi. "Kalau mengikuti aturan FIFA, jelaslah sepak bola Indonesia tidak boleh mengikuti ajang internasional selama dua tahun," tandasnya. Namun, dia berharap semoga saja, mudah-mudahan sanksi tidak seberat itu. Sekali lagi, ini kalau melihat hubungan baik Presiden FIFA dengan Presiden Jokowi.
Jika sanksi FIFA kembali dijatuhkan, itu berarti dua kali terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Tahun 2015 lalu sepak bola Indonesia di-banned selama setahun oleh FIFA karena ada dua kompetisi.
Kemudian, jika dilihat Erick Thohir juga berpolitik. Malahan boleh dikata, dia mau mengambil untung di ujung saja. Betapa tidak, ajang gelaran Piala Dunia U-20 boleh dikata tinggal menghitung hari, lalu tiba-tiba dia maju mengambil alih ketua umum PSSI. Dia terang-terangan, Ketua Umum PSSI dapat mendongkrak popularitasnya. Itu diakui sendiri bahwa exposure Kementerian BUMN tidak sebesar Ketua Umum PSSI. "Banyak sekali yang meliput PSSI," ujar Erick.
Redaktur: Aloysius Widiyatmaka
Penulis: Benny Mudesta Putra
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Hasil Survei SMRC Tunjukkan Elektabilitas Pramono-Rano Karno Melejit dan Sudah Menyalip RK-Suswono
- 2 Cagub DKI Pramono Targetkan Raih Suara di Atas 50 Persen di Jaksel saat Pilkada
- 3 Pelaku Pembobol Ruang Guru SMKN 12 Jakut Diburu Polisi
- 4 Panglima TNI Perintahkan Prajurit Berantas Judi “Online”
- 5 Tim Pemenangan Cagub dan Cawagub RIDO Akui Ada Persaingan Ketat di Jakut dan Jakbar
Berita Terkini
- Kecanduan Judi Online, Dua Pemuda Ini Nekat Curi Motor Temannya
- Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran Ketiga, Timnas Arab Saudi Tiba di Indonesia
- Ratusan Warga Rentan Dibekali Kemandirian Ekonomi
- Upacara pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda
- Stafsus Presiden Ingatkan Dibutuhkan Regulasi untuk Menjawab Perkembangan AI