Proyek Baru PLTU Batu Bara Halangi Target Emisi Indonesia, Riset Tawarkan Solusi

Langkah ke depan

Pemerintah dapat mempertimbangkan rekomendasi kami sembari mengidentifikasi risiko yang akan muncul akibat intervensi terhadap proyek PLTU Baru. Misalnya risiko hukum akibat pengembang PLTU yang menolak pembatalan lalu menggugat keputusan pemerintah maupun PLN ke pengadilan. Ini pernah terjadi saat pemerintah membatalkan proyek PLTU Kaltelseng 3 yang berlokasi di Kalimantan Tengah pada 2020.

Karena itu, pemerintah memerlukan regulasi yang memandatkan PLN untuk mengidentifikasi dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek PLTU. Regulasi ini juga harus dilengkapi dengan aturan yang secara tegas memandatkan puncak emisi pada 2030 (sebelum akhirnya terus dikurangi) dan mencapai nol emisi sektor ketenagalistrikan pada 2050.

Komunikasi awal juga harus dilakukan dari PLN atau pemerintah dengan pemilik proyek PLTU sasaran pembatalan.

Yang tak kalah penting, pemerintah harus memberi akses bagi publik untuk memantau perkembangan proyek-proyek PLTU yang berada dalam perencanaan.
Halaman Selanjutnya....