Proses Perencanaan APBN Harus Transparan

Jakarta - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, kasus OTT yang menjerat salah seorang anggota DPR, bukti praktek makelar anggaran masih kuat mencengkram di parlemen. Karena itu Yenny mendorong pemerintah membuat sistem yang transparan.

Terutama yang terkait dengan proses perencanana APBN antara pemerintah dan dewan. Ini sangat penting agar bisa meminimalisir kongkalikong terutama melalui Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). "Kasus suap yang terjadi saat ini dilakukan sejak dari proses perencanaan, APBN-P 2018 sendiri baru akan dibahas pertengahan tahun akan tetapi di bulan mei sudah ada pergerakan untuk melakukan negosiasi," kata Yenny, Senin (7/5).

Sementara itu Badiul Hadi, Manager Advokasi Fitra mendesak KPK untuk menyelidiki tuntas pihak-pihak yang terlibat. Sebab jika dilihat dari tugas dan fungsi Kasie di Direktorat Jenderal Keuangan sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau mengusulkan anggaran transfer kepada daerah. Bisa dikatakan Yaya Purnomo merupakan makelar dalam pengurusan APBN. ags/AR-3