Program Pupuk Subsidi Berpotensi Maladministrasi

Dia melanjutkan, ke depan Ombudsman akan meminta keterangan kepada pihak terkait seperti Kementan, Kementerian Perdagangan, dan PT Pupuk Holding Company. "Penyusunan laporan hasil kajian akan menjadi masukan bagi Presiden untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi," ungkap Yeka.

Pemeriksaan Lapangan

Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi Ombusdman RI Cut Silvana mengatakan terkait pendataan, petani/ kelompok tidak terdaftar di E RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kelompok secara Elektronik) dan datanya tidak akurat. Kemudian dalam hal pengadaan, adanya perbedaan standar minimum bahan baku dan pupuk subdisi dan nonsubsidi. Selanjutnya untuk penyaluran pupuk subdisi tidak sesuai dengan prinsip 6 T, yakni jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

"Untuk pengawasan, pengawasan pupuk subsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di kabupaten/kota tidak berjalan maksimal," ujar Cut Silvina.

Adapun Ombudsman juga akan melakukan pemeriksaan lapangan di dinas pertanian dan dinas perdagangan di tingkat kabupaten/kota, produsen, distributor, pengecer, dan petani di enam provinsi.