Program Makan Gratis Jangan Sampai Untungkan Elite

JAKARTA - Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintahan baru harus mengandalkan pangan hasil produksi petani lokal. Program tersebut jangan sampai hanya menjadi alat kelompok tertentu untuk mengeruk keuntungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menegaskan pentingnya mendorong produksi pangan lokal seiring adanya rencana penguatan kualitas gizi anak melalui program makan bergizi gratis (MBG).

Dia mencontohkan rencana penyediaan susu untuk program makan siang bergizi. Secara produksi diakuinya memang belum cukup, sekalipun dalam kondisi seperti saat ini masih defisit sekitar lebih dari tiga juta ton. Produksi dalam negeri hanya mampu menyumbang kurang dari satu juta ton, sementara konsumsinya sekitar 4,4 juta ton. Karena itu, untuk menutupi sisanya dipenuhi dari impor.

Permintaan tentu akan meningkat seiring dengan program makan bergizi. Sasaran program yang luas dan besar tentu menyebabkan kebutuhan susu meningkat sekalipun pelaksanaan program makan bergizi informasinya akan dilakukan secara bertahap.

"Program makan bergizi harusnya dipandang sebagai vehicle untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas pada satu sisi, peningkatan produksi dan pendapatan petani pada sisi lain. Artinya, program ini harusnya diiringi dengan program peningkatan produksi pangan dalam negeri,"ucap Said kepada Koran Jakarta, Rabu (11/9).

Sedari awal, lanjut Said, situasi ini harusnya sudah dibaca dan diimbangi dengan upaya serius untuk meningkatkan produksi dalam negeri, alih alih meningkatkan impor. Jika demikian, maka uang yang berputar di dalam semakin besar. Petani mendapat manfaat ekonomi memadai sehingga akhirnya dua perubahan pada kualitas SDM anak dan peningkatan ekonomi petani tercapai.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan pihaknya tentu mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Keterhubungan hulu sampai hilir menjadi semakin terkoneksi dengan baik. Jadi, ini merupakan program pemerintah yang dapat membuktikan hasil produksi petani dan peternak di hulu tersambung sampai di hilir.

Arief memastikan Bapanas mempersiapkan jejaring penyuplai dan distribusi dalam ekosistem pangan yang dapat diintegrasikan guna menunjang pelaksanaan program MBG sehingga memenuhi ekspektasi yang ditetapkan.

Susu Ikan

Mengatasi masalah impor ini, pemerintah mewacanakan susu ikan dijadikan alternatif pengganti susu sapi dalam program MBG. Rencana penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi dibahas oleh Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, Sis Apik Wijayanto, di kompleks parlemen pada 4 September lalu.

Berdasarkan kondisi di lapangan, jumlah sapi perah yang dimiliki Indonesia diperkirakan tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan susu dalam program makan gratis. Sementara itu, meski pemerintah mengimpor sapi untuk mendukung program MBG Prabowo-Gibran ini, perlu waktu untuk mewujudkan swasembada susu.

"Pengadaan susu dari mega farm butuh dua sampai tiga tahun, yang diusulkan maunya pengadaan awalnya maksimalkan ke peternak lokal di seluruh Indonesia," ujar Sis Apik.

Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan susu di MBG tahun mendatang, pemerintah patut mempertimbangkan produk alternatif seperti susu ikan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendukung ide soal susu ikan yang diusulkan masuk dalam program makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai pengganti susu sapi. Meski demikian, dia menilai lebih tepat apabila istilahnya bukan susu ikan, melainkan minuman bergizi tinggi sebab produk olahan ikan tidak dapat dikatakan sebagai jenis susu.