Program Kartu Prakerja Akselerasi Inklusi Keuangan

JAKARTA - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) memperkuat komitmennya mengakselerasi pencapaian target inklusi keuangan di Indonesia usai menggandeng DANA sebagai mitra pembayaran. Kerja sama ini menambah daftar mitra pembayaran Kartu Prakerja, yang sebelumnya sudah bekerja sama menyediakan akun e-wallet sebagai media penyaluran insentif.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin menyebut inklusi keuangan memiliki tiga fungsi penting bagi perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung daya tahan ekonomi masyarakat.

"Saat ini teknologi digital semakin dibutuhkan di masa pandemi. Kini masyarakat tidak lagi perlu mengantri, bertatap muka dengan petugas, atau pergi ke kantor tertentu untuk mendapatkan layanan, termasuk layanan keuangan," ujarnya dalam Seminar Kartu Prakerja di Jakarta, Rabu (14/10).

Direktur Eksekutif MPPKP, Denni Puspa Purbasari mengatakan, sebelumnya Kartu Prakerja telah menjalin kerja sama dengan empat mitra pembayaran yaitu Bank BNI, OVO, LinkAja, dan GoPay. "Bergabungnya DANA dalam ekosistem Kartu Prakerja sebagai mitra pembayaran memberi lebih banyak pilihan kepada peserta Kartu Prakerja ke rekening mana dana insentif akan disalurkan," tutur dia.

Program Kartu Prakerja yang diperkenalkan pada April 2020 telah mendorong akselerasi inklusi keuangan. Sampai saat ini, tercatat 4.094.136 penerima Kartu Prakerja memiliki akun e-wallet.

Indikasikan Peningkatan

Survei Evaluasi Kedua yang dilaksanakan oleh MPPKP pada 4-7 Oktober 2020 terhadap 160.560 responden menunjukkan peningkatan inklusi keuangan cukup baik. Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, sebanyak 23 persen responden tidak memiliki rekening bank.

Namun, saat ini, sekitar 44 persen dari 23 persen responden tersebut telah memiliki rekening bank. Sebelum mengikuti Program Kartu Prakerja, sebanyak 45 persen responden tidak memiliki e-wallet. Saat ini, sebanyak 94 persendari 45 persen responden tersebut telah memiliki e-wallet.

Menurut Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, tingkat inklusi keuangan nasional saat ini sudah berada di level 76,2 persen. OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90 persen di 2024.

Target Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan juga didukung oleh meningkatnya jumlah perusahaan fintech di Indonesia yang mengincar segmen pasar Indonesia yang belum terjangkau sektor keuangan.

Temuan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan fintech adalah rendahnya literasi keuangan (75 persen), permasalahan infrastruktur dasar (57 persen), dan tantangan modal (44 persen).

ers/E-10