Produksi Udang Terkendala Pendanaan

JAKARTA - Target produksi udang sebesar dua juta ton pada 2024 terkendala masalah pendanaan. Sebab, alokasi anggaran ke sektor perikanan dan kelautan masih sangat kecil, begitu juga pembiayaan murah melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor perikanan. Padahal, potensi kelautan di Tanah Air sangat besar.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TB Haeru Rahayu dalam National Shrimp Action Forum di Jakarta, Rabu (26/10), menjelaskan dari total 300.501 hektare lahan budi daya udang yang tersedia saat ini, baru sekitar 9.055 hektare (3 persen) yang telah dikelola secara intensif. Sementara itu, seluas 43.643 ha atau 15 persennya dikelola secara semi intensif dan sisanya sebesar sisanya 82 persen atau 247.803 hektare masih dikelola secara tradisional.

"Kalau yang 247 hektare itu kita buat klaster 5 hektare dengan biaya 7 miliar rupiah, kami sudah hitung itu hampir 365 triliun rupiah. Padahal, alokasi APBN untuk KKP hanya 6 triliun rupiah, jadi kapan sampainya?" katanya.

Lebih lanjut, Tebe, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN, terutama menarik investasi dari swasta, untuk bisa mewujudkan target tersebut. Selain itu, Tebe menuturkan KKP juga tengah melirik pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) untuk mencapai target sesuai arahan Jokowi itu.

Pada kesempatan sama, Plt Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan kredit yang rendah menjadi salah satu tantangan mencapai target produksi dua juta ton udang dan peningkatan ekspor udang sebesar 250 persen pada 2024.
Halaman Selanjutnya....