Presidensi G20 Momentum Percepat Transisi Energi

JAKARTA - Terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 pada 2022 harus menjadi momentum bagi pemerintah mempercepat transisi energi dari energi kotor ke energi bersih. Sebagai tuan rumah, RI memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Sebab, pemanfaatan EBT di RI masih mencapai 11,2 persen dari total potensi.

Tanggung jawab moral serupa pernah dilakukan Prancis saat menjadi tuan rumah Paris Agreement 2015. Setelah itu, mereka melakukan banyak perubahan di negaranya untuk mengendalikan perubahan iklim.

Adapun agenda G20 satu paket dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia yang sempat dihadiri pemimpin dari 20 ekonomi terbesar dunia (G-20) termasuk Presiden Joko Widodo.

Perbedaan yang lebih menonjol dari kesepakatan COP26 dengan Paris Agreement 2015 adalah soal pembiayaan. Lembaga lembaga pendonor internasional menghentikan bantuan pendanaan bagi proyek proyek energi kotor. Komunitas internasional sepakat mengunci aliran bantuan agar dunia serius mengatasi perubahan iklim.

Kesepakatan komunitas internasional ini bukan hanya mengikat negara tetapi juga para pelaku usaha yang bermain di energi kotor semisal batubara. Sebab, jika dilanggar itu akan memberi efek berganda terhadap rantai bisnis mereka.
Halaman Selanjutnya....