Reformasi Hukum -- Rekomendasi Diharapkan Akan Dorong Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Presiden Tindak Lanjuti Rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum
Foto : ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Sugeng Purnomo memberi keterangan kepada media saat jumpa pers bersama Tim Percepatan Reformasi Hukum di Jakarta, Jumat (15/9).
150 Rekomendasi
Tim Percepatan Reformasi Hukum menyampaikan lebih dari 150 rekomendasi prioritas reformasi hukum kepada Presiden Joko Widodo yang diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Total ada lebih dari 150 rekomendasi jangka pendek dan menengah yang diusulkan Tim Percepatan," kata Anggota Pokja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan Bivitri Susanti.
Setelah bekerja kurang lebih tiga bulan, Tim Percepatan, yang beranggotakan 34 tokoh akademisi dan perwakilan masyarakat sipil ini merampungkan dokumen Rekomendasi Agenda Priorotas Percepatan Reformasi Hukum.
Dokumen yang berisikan rekomendasi agenda prioritas jangka pendek (hingga September 2024) dan jangka menengah (2024-2029) disusun, termasuk dengan memperhatikan masukan dari pertemuan konsultatif dengan 18 pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan 32 organisasi masyarakat sipil.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya