Presiden Tekankan Penurunan "Stunting" Mesti Cermat

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mewanti-wanti agar penyusunan program penurunan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting) di jajaran pemerintah pusat dan daerah harus lebih cermat.

Tenaga Ahli Utama KSP Brian Sri Prahastuti mengatakan peringatan Presiden Jokowi itu agar target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen secara nasional pada 2024 dapat tercapai."Stunting tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga bersama-sama dengan pemerintah daerah. Jadi kalau terdapat hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan berbagai rencana aksi di daerah, sampaikan kepada pemerintah pusat," kata Brian dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (22/6).

Brian mengatakan penurunan stunting bersifat multidimensi yakni tidak hanya beban sektor kesehatan, namun juga berkaitan dengan berbagai sektor lainnya. Dengan begitu, kata dia, kunci keberhasilan terletak pada sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan baik di tingkat nasional dan daerah dalam mengimplementasikan program.

Dia memastikan bahwa KSP akan terus aktif memantau pencapaian program penurunan stunting melalui instrument Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) dan Database Isu Strategis (Distra). "Sebagai lembaga yang mengawal program-program strategis Presiden, kami (KSP) aktif memonitor capaian penurunan 'stunting'. Jika terjadi hambatan kami turun ke lapangan," katanya.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan empat rekomendasi strategis untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024. Pertama, optimalisasi fungsi koordinasi. Kedua, peningkatan anggaran dan intervensi gizi spesifik. Ketiga, implementasi kerangka regulasi yang kuat. Keempat, mengaktifkan semua Posyandu serta membentuk ketahanan keluarga.

"Dari hasil monitoring evaluasi KSP ada beberapa daerah yang lebih dulu berhasil menurunkan prevalensi 'stunting'. Praktik baik ini harus dapat direplikasi ke daerah lain agar target prevalensi stunting 14 persen dapat kita capai," kata dia.

Untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen secara nasional pada 2024, maka dibutuhkan setidaknya penurunan sekitar 3,8 persen per tahun hingga 2024 nanti.

Lintas Sektoral

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut penanganan stunting dilakukan secara lintas sektoral yang melibatkan BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.

"Yang dulu hanya melulu dari sisi keagamaan oleh Kementerian Agama (Kemenag), sekarang ditangani lintas sektoral mulai dari BKKBN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenag," ujar Menko Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.