Presiden Tegur Mendag setelah Petani Keluhkan Impor Bawang Putih saat Panen

» Keluhan petani menandakan koordinasi yang lemah antara Kemendag dan Kementan.

» Kemendag harus merespons teguran Presiden dengan mengeluarkan kebijakan pro petani.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menindaklanjuti keluhan petani dengan menelepon Menteri Perdagangan, M Lutfi, perihal jatuhnya harga komoditas di tingkat petani, khususnya bawang putih saat musim panen.

Teguran halus ke Mendag itu setelah Presiden mendengar langsung keluhan para petani di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, (14/12). Para petani kepada Presiden mengatakan enggan menanam bawang putih karena harganya turun akibat masuknya bawang putih impor pada saat panen.

"Pak Menteri, ini saya dengan para petani di Temanggung. Keluhan mereka semuanya sama, pada saat panen bawang putih itu impornya justru masuk, keluhannya selalu itu," kata Presiden kepada Mendag melalui sambungan telepon dari Temanggung seperti dikutip dari Biro Pers Sekretariat Presiden.

Mendag M Lutfi pun langsung merespons keluhan tersebut dan menyatakan akan mengirimkan tim dari Kemendag untuk mengecek ke lapangan.

"Saya akan kirim tim untuk mengecek, Bapak," kata Mendag.

Keluhan itu diterima Presiden saat sedang berdialog dengan para petani usai melakukan penanaman bawang merah. Dialog Presiden dengan para petani dilakukan di sebuah saung dengan suasana santai dan penuh keakraban.

Berkaitan dengan produksi bawang merah, Presiden juga meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan penjamin pembelian atau penyalur (off taker) produksi bawang merah agar petani mendapat kepastian harga dan permintaan.

"Kita harapkan nanti produktivitasnya bisa meningkat, dan juga yang paling penting disiapkan juga off taker yang membeli dari bawang merah yang telah kita tanam tadi, sehingga kepastian harga, kepastian yang membeli itu ada," kata Jokowi.

Kepala Negara menginginkan agar para petani bawang merah selalu diberi pendampingan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Ia juga berpesan agar harga bawang merah tidak dipermainkan oleh para tengkulak yang bisa membuat petani merugi.

Turut mendampingi Presiden dalam dialog dengan para petani, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq.

Bahaya Laten

Pakar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, mengatakan Kemendag seharusnya langsung merespons dengan menempuh kebijakan yang lebih pro petani. Kebijakan impor yang berlebihan, secara tidak langsung sama dengan tidak mendukung program food estate yang tengah dikembangkan.

"Impor pangan memang menjadi bahaya laten bagi pertanian. Seharusnya Menteri Perdagangan langsung merespons Presiden dengan lebih berpihak kepada petani," kata Ramdan.

Kemendag, katanya, harus lebih ketat terhadap impor agar petani tetap mau menanam. Apalagi bawang putih ini ada program food estate-nya di Sumatera Utara, belum lagi di sentra-sentra lainnya. Kalau ini diteruskan, secara tidak langsung sama saja dengan tidak mendukung program food estate itu sendiri. Kemendag dan Kementan seharusnya bekerja sama meningkatkan on farm dan off farm-nya agar produk domestik bisa diserap pasar," tegasnya.

Sebagai produk nonsubstitusional, kebijakan impor bawang putih bersifat sensitif. Kemendag dapat menyiasati hal itu agar tidak merugikan panen petani. Bawang putih, tambahnya, termasuk produk yang awet. Dengan penggudangan, produk petani dapat dimanfaatkan tanpa membuat pasar kelebihan pasok. "Jadi seharusnya ini dapat menekan impor," katanya.

Sementara itu, Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, menyatakan teguran Presiden kepada Mendag itu sebagai perintah serius agar menghentikan kebijakannya mengimpor bahan pangan yang sedang diproduksi dan dipanen di dalam negeri. "Poinnya impor komoditi jangan dilakukan saat supply di Indonesia cukup terlebih pada saat panen raya," tegas Esther.

Keluhan petani, tambahnya, menandakan tidak jelasnya koordinasi di level kementerian teknis khususnya Kemendag dan Kementan.

"Ini berarti data stok pangan, terutama bawang putih, antar-instansi pemerintah tidak terintegrasi, sehingga mismatch data dan menyebabkan impor saat panen raya. Kondisi ini juga sama seperti komoditas lainnya, seperti beras dan bahan pangan lainnya," kata Esther.