Presiden Tegaskan Pengembangan 4 Juta Ha Lahan di NTT untuk Dukung Swasembada Pangan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya tentang potensi swasembada pangan di Indonesia, dengan menyoroti rencana pengembangan lahan seluas empat juta hektare di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pernyataannya di agenda Milad Ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, NTT, Rabu (4/12), Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memaksimalkan kekayaan alam Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tanpa hanya menjual bahan mentah ke luar negeri.

"Saya percaya dan saya yakin, NTT tadi kita ubah dari laporan Gubernur hanya 300.000 hektare yang sekarang bisa diairi. Ada potensi empat juta hektare yang luar biasa dan ini bisa dan ini akan kita kerjakan," kata Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Muhammadiyah di Jakarta.

Seperti dikutip dari Antara, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi sebagai upaya menciptakan nilai tambah bagi sektor perekonomian.

"Kita menguasai mineral-mineral yang sangat strategis yang dibutuhkan oleh banyak negara. Karena itu, beberapa rencana kita hilirisasi tidak berkenan di banyak negara, tapi kita tidak ada pilihan, masa ratusan tahun kita harus jual kekayaan kita sebagai bahan mentah, kita tidak mau," ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan Indonesia dengan potensi sumber daya alamnya yang besar, memiliki peluang untuk mencapai swasembada pangan dan energi dalam waktu yang lebih singkat dari perkiraan. "Saya beri target 4 sampai 5 tahun, ternyata bisa lebih cepat," kata Presiden Prabowo.

Sasaran Tinggi

Untuk mewujudkan perubahan besar ini, tambah Presiden Prabowo, pemimpin harus berani menetapkan sasaran tinggi dan tidak takut dihadapkan pada tantangan."Saya percaya manusia apalagi pemimpin, harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi. Jangan sasaran yang rendah," kata Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengusulkan kepada Komisi IV DPR untuk reprioritasi anggaran tahun 2025 guna mendukung swasembada pangan dan program pangan bergizi.