Presiden Segera Resmikan Istana Garuda di IKN

JAKARTA - Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian Istana Garuda di IKN ini menjadi bagian dari rencana 100 hari kerja pertama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Akan diresmikan oleh Presiden, insya Allah," ujar Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/10).

Seperti dikutip dari Antara, Diana tidak menjelaskan lebih lanjut kapan tanggalnya Istana Garuda tersebut akan diresmikan oleh Presiden Prabowo.

"Kalau untuk menteri PU-nya semuanya melanjutkan, mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita akan resmikan, seperti Istana Garuda," kata Diana.

Selain Istana Garuda IKN, proyek-proyek infrastruktur lainnya yang akan diresmikan seperti bendungan (waduk), pasar, dan stadion. "Kemudian ada waduk juga, lalu pasar, stadion yang sudah siap mungkin kita akan resmikan," kata Diana.

Sebagai informasi, Presiden ketujuh RI Joko Widodo telah meresmikan Istana Negara di IKN pada Jumat (11/10) sebagai fasilitas kediaman resmi Presiden Indonesia.

Selain Istana Negara, di lokasi itu juga ada Istana Garuda yang berfungsi sebagai Kantor Presiden. Istana Garuda terletak di atas bukit, di belakang Istana Negara, dan menghadap ke Taman Plaza Seremoni dan Bukit Bendera IKN.

Pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN merupakan karya anak bangsa. Di samping itu, seluruh material yang digunakan dalam pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda juga dikirim dari berbagai daerah di Indonesia.

Berperan Penting

Pembangunan tersebut tidak hanya berperan penting dalam sejarah IKN, tetapi juga berperan penting dalam perkembanganurban design developmentdi Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan IKN difokuskan untuk menghadirkan pusat legislatif dan yudikatif.

"Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun," ujar AHY.

IKN merupakan sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Menurut AHY, terkait pembangunan IKN tentu harus ada penyesuaian (adjustment) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak, semua pemangku kepentingan.

Sementara itu, pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, mengungkapkan fokus pembangunan IKN pada gedung-gedung legislatif dan yudikatif bertujuan mempermudah koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota baru tersebut.

"Dengan legislatif dipindahkan ke IKN maka koordinasi dan rapat-rapat antarparlemen dan pemerintah lebih cepat," ujar Eko.

Menurut Eko, di negara yang pernah melakukan pemindahan Ibu Kotanya maka elemen legislatif merupakan yang terlebih dahulu yang dibangun di Ibu Kota baru tersebut.

Kondisi legislatif dan yudikatif yang saat ini berada di Jakarta, serta eksekutif di IKN kemungkinan akan menyulitkan koordinasi di antara ketiganya. Namun, ketika ketiga lembaga tersebut sama-sama berada di IKN maka koordinasi akan lebih cepat dan mudah.