Presiden Perintahkan Usut Kasus Dugaan Pelanggaran Proyek Satelit di Kementerian yang Dipimpin Prabowo

Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan yang merugikan negara sekitar Rp800 miliar lebih, diusut dengan tuntas.

"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam.

Mahfud menjelaskan, pemerintah sudah mengadakan rapat beberapa kali untuk membahas masalah tersebut.

Bahkan, Mahfud telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Proyek satelit Kemhan itu terjadi pada tahun 2015, yang kala itu Kemhan dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur.
Halaman Selanjutnya....