Presiden: Negara Sedang Berperang Melawan Kesenjangan

GARUT - Presiden Joko Widodo meminta pemberdayaan ekonomi keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas dalam pelaksanaan program ini.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat acara penyaluran bantuan sosial PKH di Gedung Serbaguna Mandala Kabupaten Garut, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Di hadapan 1.000 orang berasal dari Kecamatan Karangpawitan dan 500 orang dari Kecamatan Garut Kota, Presiden menyampaikan tiga harapannya kepada penerima PKH. Pertama, PKH harus betul-betul menyasar kepentingan anak bersekolah agar mereka mendapatkan pendidikan.

Kedua, gizi anak-anak harus diperhatikan. Dana bansos PKH harus dimanfaatkan juga untuk membeli pangan bergizi seperti telur, ikan, sayur, dan buah. Ini penting agar anak-anak menjadi sehat, cerdas dan pintar. "Negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat sehingga kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju," katanya.

Ketiga, lanjut Presiden, dana PKH digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sebagai tambahan modal usaha. "Mungkin ada di antara ibu-ibu yang jualan gorengan, dengan adanya dana PKH bisa disisihkan untuk menambah barang jualannya seperti jualan bakso atau nasi uduk," tambahnya.

Kepala Negara menyatakan, saat ini negara sedang berperang terhadap kesenjangan atau ketimpangan. Dengan adanya PKH diharapkan akan mengurangi hal itu. Diharapkan keluarga-keluarga prasejahtera terus berkurang karena keluarga sudah bisa mandiri dan anak-anak bisa bersekolah semuanya.

Total bantuan PKH yang disalurkan pada acara tersebut sebesar 2,73 miliar rupiah, dengan rincian Bantuan Tetap sebesar 1.09 miliar rupiah, dan Bantuan Komponen Setiap Jiwa sebesar 1.637 miliar rupiah.

Provinsi Jawa Barat merupakan penerima bantuan PKH terbesar ke-tiga se-Indonesia. Tahun 2018 Bantuan PKH disalurkan kepada 1.537.418 KPM dengan nilai 2,8 trilliun rupiah. Tahun 2019 nilai bantuan sosial PKH untuk Jawa Barat meningkat menjadi 5,1 trilliun rupiah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Badan Pusat statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang atau 9,66 persen per september 2018. Angka tersebut menurun dibandingkan per maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen. "Kenaikan anggaran bantuan PKH pada tahun 2019 diharapkan dapat kembali menurunkan angka kemiskinan secara signifikan," tuturnya.

Terus Ditingkatkan

Dalam kesempatan itu, Mensos menyatakan, dana PKH akan ditingkatkan pada 2020. Ini merupakan sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di seluruh daerah di Indonesia. "Pada tahun 2020 akan ada peningkatan lagi berkaitan dengan program PKH," katanya.

Ia menuturkan, selama ini pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran untuk PKH, pada 2019 dananya mencapai 54 triliun rupiah, lebih besar dari tahun sebelumnya hanya 38 triliun rupiah.

Kenaikan dana PKH itu cukup besar. Kendati demikian, Presiden ingin menambahnya lagi dan telah mengarahkan untuk meningkatkan lagi PKH pada 2020.

Seorang penerima manfaat PKH warga Garut Kota, Rini Suryani, mengatakan program tersebut telah banyak membantu perekonomian keluarga.

Dana PKH yang diterima Rini saat ini 2 juta rupiah yang digunakan untuk biaya kebutuhan anaknya sekolah seperti membeli seragam, maupun membayar administrasi sekolah. "Saya berharap program ini terus berlanjut, karena sangat terasa bantuannya, sangat membantu perekonomian keluarga," kata Rini yang suaminya berprofesi sebagai penjual barang bekas itu. tgh/