Presiden Minta Kepala Daerah Percepat Izin "Food Estate"

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah mempercepat izin lahan pangan atau food estate. Percepatan itu diminta karena kawasan pengembangan pangan terintegrasi itu merupakan salah satu program strategis nasional (PSN) dalam rangka untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.

"Gubernur yang di provinsinya, di wilayahnya ada pembangunan food estate agar mempercepat perizinan," kata Presiden saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Rabu (6/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat dua wilayah yang menjadi lokasi food estate, yaitu di Kalimantan Tengah dan di wilayah Sumatera Utara. Kepala Negara mengatakan pembangunan food estate di dua kawasan tersebut sebagai langkah awal yang selanjutnya akan dikembangkan di sentra-sentra lain di Tanah Air. "Kita harapkan nantinya di tahun 2021 bisa kita selesaikan dengan baik," kata Jokowi.

Selain untuk meningkatkan ketahanan pangan, food estate juga diharapkan mengantisipasi dampak perubahan iklim serta mengurangi kebergantungan pada impor pangan.

Layanan Cepat

Dalam kesempatan itu, Presiden juga kembali menegaskan pentingnya investasi sebagai kunci memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Investasi penting karena kapasitas anggaran negara tidak memadai untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan. Sebab itu, para menteri dan pemerintah daerah diminta agar tidak menghambat investasi, tapi malah memberi kemudahan.

"Sekali lagi, meskipun berulang-ulang kali disampaikan jangan ada baik kementerian, pemerintah daerah yang menghambat investasi," kata Jokowi.

Kepala Negara pun berharap lembaga hingga pemerintah daerah memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada investasi.

"Kita inginkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu memberikan pelayanan yang cepat, yang baik kepada investasi," kata Presiden.

Jokowi juga mewanti-wanti pemerintah daerah untuk menangani sendiri agar investasi itu betul-betul terealisasi.

"Untuk investasi besar, saya titip agar ditangani sendiri oleh para bapak-ibu gubernur sehingga betul-betul bisa direalisasikan di lapangan," kata Presiden.

Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mewajibkan investor besar untuk bermitra dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana program kemitraan yang telah diluncurkan lembaga itu pada penghujung 2020 lalu.

"Seperti sering disampaikan bahwa investasi itu bukan hanya investor besar, yang kecil juga harus diperhatikan. Kita semua tahu UMKM adalah pahlawan. Ketika terjadi resesi ekonomi dunia, mereka yang akan bertahan menjadi poros penggerak ekonomi bangsa," kata Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional BKPM, Pradana Indra Putra, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/1). n ers/E-9