Presiden Minta Kepala Daerah Peka terhadap Krisis

» Kenaikan harga atau inflasi komoditas pangan terutama beras mulai melemah.

» Awasi ketat jalur distribusi barang dengan memastikan tidak ada ulah oknum penimbunan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur, bupati, wali kota untuk memperhatikan pergerakan inflasi setiap saat. Permintaan untuk memantau kenaikan indeks harga konsumen (IHK) itu karena hampir semua negara merasakan dampaknya yang membuat perekonomian melambat.

"Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali," kata Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).

Ancaman inflasi, kata Presiden, menjadi salah satu tantangan perekonomian domestik maupun global pada tahun depan. Oleh karena itu, para kepala daerah diminta turut berupaya keras mengendalikan pasokan dan stok barang dan jasa di daerah masing-masing.

Selain kepada kepala daerah, Presiden juga turut meminta kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja khususnya belanja modal dan sosial. "Saya minta percepat realisasi belanja," kata Jokowi.

Kepala Negara meminta seluruh K/L dan pemda untuk memiliki kepekaan terhadap krisis dan selalu waspada dengan ketidakpastian global.

Para pejabat pemerintah pusat dan daerah harus memahami bahwa saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang tak baik. "Semuanya harus betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada," kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, saat merilis Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2022 menyebutkan bahwa kenaikan harga atau inflasi beras mulai melemah pada November 2022 dengan kenaikan sebesar 0,37 persen dibandingkan pada Oktober yang naik 1,13 persen.

"Sejak Juli, komoditas beras terus mengalami inflasi, dengan tekanan inflasi yang semakin melemah," kata Setianto.

Selama November 2022, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 887 perusahaan penggilingan di 31 provinsi. Rata-rata harga beras kualitas premium pada November 2022 di penggilingan sebesar 10.512 rupiah per kilogram (kg), naik 10,19 persen dibandingkan November 2021. Sementara harga beras kualitas medium sebesar 10.122 rupiah per kg atau naik sebesar 11,58 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar 9.542 rupiah per kg atau naik sebesar 9,54 persen.

Awasi Jalur Distribusi

Peneliti Ekonomi Celios, Muhammad Akbar, yang diminta pendapatnya berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) bersinergi untuk mencegah inflasi.

Beberapa hal yang patut diperhatikan adalah ketersediaan barang di pasar. Sebab, kekurangan pasokan barang di pasar dipastikan akan mengerek harga barang, terutama beras yang sangat memberi andil terhadap inflasi pangan.

"Awasi ketat jalur distribusi barang. Pastikan tak ada penimbunan oleh oknum-oknum nakal atau upaya curang lainnya oleh pedagang," tegas Akbar pada Koran Jakarta, Kamis (1/12).

Selain koordinasi, keterlibatan aktif Satgas Pangan juga sangat menentukan, terutama untuk memastikan dan menindak pedagang-pedagang nakal.

Selain memastikan kelancaran produksi dan distribusi, kebijakan fiskal dan moneter juga berpengaruh dalam pengendalian inflasi.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, mengatakan inflasi memang menjadi tugas utama dari Bank Indonesia (BI). Namun, karena ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maka koordinasi antara pemda dan BI sangat diperlukan.

"Koordinasi yang lebih erat dan terus dijaga karena komoditas beras, misalnya masih menjadi faktor yang krusial dalam komponen inflasi kita," kata Riefky.

Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY), Edy Suandi Hamid, mengatakan inflasi saat ini banyak dipicu gangguan rantai pasok dunia di tengah masih tingginya kebergantungan Indonesia pada pangan impor.

"Kalau ada gangguan di produk impor dan substitusinya belum jalan maka akan terjadi kelangkaan pangan. Produk yang bisa didistribusikan antara daerah surplus dan minus seharusnya bisa bekerja sama.