Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Etika Berpolitik | Semua Pihak Harus Tinggalkan Sikap dan Ucapan yang Memecah Belah

Presiden Kesal Perilaku Sontoloyo

Foto : ANTARA/PUSPA PERWITASARI

SERUKAN KERUKUNAN | Presiden Joko Widodo didampingi Menristek Dikti M Nasir (tengah) dan Ketua Umum PGI Henriette Tabita Hutabarat (kanan) saat membuka Pertemuan Pimpinan Gereja dan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/10). Presiden meminta para pimpinan gereja dan Rektor Universitas Kristen Indonesia untuk menyerukan kerukunan dan menjunjung tinggi keragaman ras, suku, budaya serta agama di Indonesia sebagai kekayaan bangsa.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal politikus sontoloyo. Diakui Jokowi, dirinya menyampaikan hal itu karena sangat jengkel. Sebenarnya tidak terjadi kalau semua pihak, terutama politikus bisa menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan tidak sedikit-sedikit disangkutpautkan ke politik.

"Itu kemarin kelepasan, politikus sontoloyo. Jengkel saya. Biasanya, saya itu bisa mengerem," kata Presiden saat memberikan sambutan Peresmian Pembukaan Pertemuan Pimpinan Gereja dan Ketua Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/10).

Kepala negara juga mengingatkan agar dalam masa kampanye pilpres dan juga pileg, harus mengutamakan adu program. "Jadi, sering panas karena gara-gara itu. Ada ngompori, manas-manasi soal pilgub, pilpres. Seharusnya lihat calonnya A,B,C, lihat program apa, karena setiap kontestasi politik harusnya adu program, ide, gagasan bukan adu fitnah hoax. Itu akan mundur kebelakang, tidak mendewasakan demokrasi," tegas Presiden Jokowi.

Penjelasan soal politikus sontoloyo juga dilakukan usai memberikan sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-33 Tahun 2018 di IndonesiaConvention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Banten, Rabu.

Jokowi mengingatkan kepada para politikus tersebut bahwa ini bukan lagi zamannya menggunakan kampanyekampanye misalnya politik adu domba, pecah belah atau politik kebencian."Sudah bukan zamannya lagi. Zamannya politik sekarang adalah politik adu program, kontestasi program, adu gagasan, adu ide, prestasi. Sudah saya sampaikan, adu rekam jejak," ujarnya.

Tetapi, lanjut Jokowi, jikalau masih ada politikus yang memakai cara-cara lama seperti politik kebencian, menggnakan politik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) , adu domba dan pecah belah, maka itulah yang namanya tadi politik sontoloyo.

Penjelasan soal politikus sontoloyo juga dilakukan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada 5000 warga Jakarta Selatan di Lapangan Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10).

Soal Kebinekaan

Sementara itu saat pembukaan pertemuan Pimpinan Gereja dan Ketua Perguruan Tinggi Agama Kristen Seluruh Indonesia di Istana Negara, Rabu, Presiden mengatakan bahwa persoalan mengenai kebangsaan, keberagaman dan kebinekaan di Indonesia sudah selesai semua. Bahkan, para pendiri bangsa pun sepakat terkait hal tersebut.

Namun, lanjut Presiden hal tersebut kembali terganggu karena adanya perbedaan politik yang tidak disikapi dengan bijak. Terlebih, adanya oknum politik yang memanas-manasi masyarakat.

"Masalah kebangsaan kita yang sudah 73 merdeka sebetulnya nilainya sudah A. Negara lain melihat kita terkagum-kagum. Ada 714 suku, 17 ribu pulau, 260 juta orang. Para founding father juga sudah rampung. Nilainya A, yang melihat ini dari luar. Kalau di PT, ini cumlaude, tetapi garagara pilihan bupati, walikota, gubernur, presiden. Ini awalnya, padahal 5 tahun ada," ucap Kepala Negara.

Presiden menuturkan dengan adanya isu politik yang memakai cara-cara yang tidak beradab dan sesuai tata krama keindonesiaan tersebut, kebangsaan dan keberagaman jadi terganggu kembali.

"Dengan dipakai cara politik adu domba, fitnah, memecah belah, katena hanya untuk merebut sebuah kekuasaan, semua itu dihalalkan," jelas Presiden.fdl/AR-3

Penulis : Muhamad Umar Fadloli

Komentar

Komentar
()

Top