Presiden Jokowi Segera Umumkan Stop Ekspor Mentah Tembaga

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan kebijakan pemerintah menghentikan ekspor mentah tembaga, mengikuti langkah serupa yang sudah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni 2023.

"Saya sudah sampaikan di Desember kemarin bauksit stop bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi tembaga stop tahun ini. Stop," kata Presiden Jokowi saat menjadi pembicara kunci dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu (1/2), yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi menjelaskan pertimbangannya untuk menghentikan ekspor tembaga didasari hasil tinjauannya atas progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, serta fasilitas serupa lain yang juga dibangun di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Saya cek kemarin smelter-nya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen. Jadi, berani kita stop," katanya.

Kepala Negara mengingatkan kembali bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia. "Jadi, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika (Serikat). Sudah mayoritas kita miliki," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sebelumnya telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 dan dia memaparkan manfaat besar atas kebijakan tersebut.

Lompatan Nilai

Menurut Presiden, hilirisasi telah menciptakan lompatan nilai yang dari industri pertambangan nikel Indonesia, dari yang sebelumnya hanya berkisar 1,1 miliar dollar AS menjadi 30-33 miliar dollar AS pada 2022 berdasar perkiraannya.

"Bayangkan dari kira-kira 17 triliun rupiah, kemudian melompat menjadi 405 triliun rupiah. Betapa nilai tambah itu sangat besar sekali," ujarnya.

Kebijakan tersebut digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan Indonesia dinyatakan kalah dalam kasus tersebut.

Namun, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekalahan itu bukan akhir dari segalanya, sebab Indonesia masih bisa mengajukan banding. Di sisi lain, kebijakan awal larangan ekspor telah dibarengi dengan pembangunan hilirisasi industri yang berjalan.

"Enggak tahu menang atau kalah ini tingkat banding. Kalah ya tetep terus. Barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur. Kalau mundur, sudahlah jangan berharap kita ini menjadi negara maju," katanya.