Presiden Jokowi Ajak Negara-negara di Dunia Kerja Bersama Adaptasi Perubahan Iklim

"Inisiatif tersebut bertujuan meningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui upaya Padat Karya Penanaman Mangrove oleh masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan melalui Food Estate," terang Menteri Siti.

Dalam hal pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim, Menteri Siti menginformasikan Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berfungsi mengelola dana yang berasal dari dalam negeri, internasional, hingga sektor swasta untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

"Sebagai negara berkembang dengan wilayah yang hampir seluas Benua Eropa dan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tentunya akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan kapasitas guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu diharapkan dengan dibentuknya BPDLH dapat mendukung pencapaian NDC baik dari segi mitigasi maupun adaptasi," ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti dalam siaran persnya menegaskan sebagai anggota G20, Indonesia juga berkontribusi membantu negara berkembang lain melalui South-South Cooperation. Beberapa kerja sama internasional tersebut, antara lain berbagi pengalaman dalam pengelolaan lahan gambut dengan Kongo dan Peru yang dikelola oleh International Tropical Peatland Center (ITPC) di Bogor yang didukung oleh UNEP, FAO, dan CIFOR.

Kerja sama dengan berbagai pihak juga telah dilakukan dengan mewujudkan Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S) di Bali untuk peningkatan kapasitas negara-negara berkembang dalam menangani sampah laut. RC3S didukung oleh COBSEA, GPA-UNEP, UN-ESCAP, PEMSEA, dan Jepang.
Halaman Selanjutnya....