Presiden Jokowi Ajak Negara-negara di Dunia Kerja Bersama Adaptasi Perubahan Iklim

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim, banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Oleh karena itu Presiden mengajak negara-negara di dunia untuk bekerja keras bersama-sama atasi perubahan iklim sekaligus pandemi Covid-19.

Presiden menegaskan hal itu saat menyampaikan pesan pada acara Coalition Ambition Summit CAS 2021, Senin malam (25/1). Coalition Ambition diinisiasi oleh Belanda dan pada Summit 2021 Belanda sebagai chair didampingi co-chair dari Inggris dan Indonesia.

Dalam acara ini terdapat pesan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dan keynotes dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) ke-8, Ban Ki-moon, serta Utusan Perubahan Iklim Presiden Amerika Serikat, John Kerry.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyampaikan catatan sebagai co-chair di hari yang sama dan melanjutkan penekanan pesan dari Presiden Jokowi, bahwa sebagai negara agraris, peningkatan suhu global akibat perubahan iklim tentu akan mempengaruhi produktivitas pertanian yang akan berdampak pada kondisi ekonomi dan kehidupan sosial.

Oleh karena itu, lanjut Siti Nurbaya, Indonesia memasukkan adaptasi perubahan iklim dalam Nationally Determined Contributions (NDC)-nya selain mitigasi perubahan iklim untuk mencapai tiga bidang ketahanan yaitu ekonomi, sosial dan kebutuhan dasar hidup serta ekosistem dan bentang alam.

Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya saat menjadi salah satu pembicara dalam Inaugural Annual Ministerial Dialogue on Adaptation Action. Dialog tahunan tentang aksi adaptasi yang diselenggarakan oleh the Global Center on Adaptation (GCA) menjadi salah satu sesi penting pada konferensi tingkat tinggi Climate Adaptation Summit (CAS) 2021. Menteri bidang lingkungan hidup dari berbagai negara juga menjadi pembicara dalam sesi ini.

Kerja Sama Berkelanjutan

Dialog ini bertujuan membentuk kerja sama yang berkelanjutan oleh para pemimpin global untuk mengakselarasikan aksi adaptasi baik dalam hal kecepatan maupun dalam skala yang lebih besar. Dialog ini juga menjadi platform bagi negara-negara untuk menampilkan keberhasilan implementasi dan menyampaikan inisiatif baru, kerja sama, serta tindakan-tindakan lain yang dapat berkontribusi atau berpotensi untuk akselarasi aksi adaptasi perubahan iklim.

Menteri Siti menyampaikan lebih lanjut pada sesi dialog tersebut, dari sisi regulasi, Indonesia telah memasukkan adaptasi dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Roadmap NDC Adaptasi sedang disusun untuk memberikan arahan terhadap pencapaian NDC adaptasi pada tahun 2030. Panduan dan perangkat telah disiapkan dalam rangka implementasi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Kemudian, Menteri Siti juga menyampaikan saat situasi pandemi Covid-19, implementasi adaptasi perubahan iklim dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan food estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap pandemi Covid-19.

"Inisiatif tersebut bertujuan meningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui upaya Padat Karya Penanaman Mangrove oleh masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan melalui Food Estate," terang Menteri Siti.

Dalam hal pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim, Menteri Siti menginformasikan Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berfungsi mengelola dana yang berasal dari dalam negeri, internasional, hingga sektor swasta untuk pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

"Sebagai negara berkembang dengan wilayah yang hampir seluas Benua Eropa dan jumlah penduduk nomor 4 di dunia, tentunya akan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meningkatkan kapasitas guna meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu diharapkan dengan dibentuknya BPDLH dapat mendukung pencapaian NDC baik dari segi mitigasi maupun adaptasi," ungkap Menteri Siti.

Menteri Siti dalam siaran persnya menegaskan sebagai anggota G20, Indonesia juga berkontribusi membantu negara berkembang lain melalui South-South Cooperation. Beberapa kerja sama internasional tersebut, antara lain berbagi pengalaman dalam pengelolaan lahan gambut dengan Kongo dan Peru yang dikelola oleh International Tropical Peatland Center (ITPC) di Bogor yang didukung oleh UNEP, FAO, dan CIFOR.

Kerja sama dengan berbagai pihak juga telah dilakukan dengan mewujudkan Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S) di Bali untuk peningkatan kapasitas negara-negara berkembang dalam menangani sampah laut. RC3S didukung oleh COBSEA, GPA-UNEP, UN-ESCAP, PEMSEA, dan Jepang.

"Mengakhiri pernyataan saya, saya ingin menekankan pentingnya adaptasi, sebagaimana tercermin dari ambisi besar kami untuk mencapai agenda pengendalian perubahan iklim," pungkas Menteri Siti. mar/N-3