Presiden: Defisit Transaksi Berjalan Masalah Besar Indonesia

"Problem besar yang kita hadapi dalam berpuluh tahun dan belum terpecahkan sejak lama adalah neraca transaksi berjalan yang selalu defisit. Neraca perdagangan kita yang selalu defisit. Ini problem yang sudah jelas kita paham, jelas masalahnya, namun ini tidak pernah selesai," kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, masalah defisit transaksi berjalan mesti menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hipmi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan asosiasi lainnya. "Ini juga yang jadi konsen kita dengan Kadin, Hipmi, Apindo, dan asosiasi lainnya agar problem ini yang sudah berpuluh-puluh tahun bisa diselesaikan sehingga stabilitas ekonomi bisa dijaga. Kuncinya hanya dua, yakni peningkatan ekspor dan kedua investasi yang harus meningkat," tambah Presiden.

Ditegaskan Kepala Negara, kedua hal itu, yakni peningkatan ekspor dan investasi menjadi pekerjaan besar pemerintah dan pengusaha. "Sehingga saya ajak kepada seluruh rekan Hipmi agar dua hal kunci tadi bisa dikerjakan. Baru kita menapak pada tahapan keempat berikutnya, entah pemimpinnya siapa yakni era teknologi dan inovasi. Tanpa hal tersebut, jangan bermimpi kita memiliki Indonesia emas di 2045 yakni ekonomi empat besar terkait di dunia," ungkap Presiden.

Dalam periode kepemimpinan keduanya pada 2019-2024, Presiden mengaku akan merumuskan program kerja dengan lebih konkret. "Dalam lima tahun ini pemerintah fokus dan konsen pada infrastruktur, baik pelabuhan, bandara, jalan, pembangkit listrik karena kalau kita pergi dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, betapa setiap pulau butuh pelabuhan dan jalan. Dan banyak sekali konektivitas antarkabupaten belum sambung, apalagi antarkecamatan karena antarprovinsi ada yang belum sambung," jelas Presiden.

Dijelaskan, setelah konektivitas antarwilayah tersambung melalui infrastruktur, Presiden berpesan kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyambungkan wilayahnya ke kawasan-kawasan ekonomi. Selanjutnya, program kedua yang akan dilakukan pada pemerintahannya yang kedua adalah reformasi birokrasi dan reformasi struktural, termasuk dengan menyederhanakan perizinan. "Kita memiliki terlalu banyak lembaga sehingga saling tumpang-tindih. Jadi lembaga tidak efisien. Ini tugas kita, yang mudah-mudah sulit," ungkap Presiden.
Halaman Selanjutnya....