Presiden: Cegah Korupsi Harus Serius

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius dan tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, sistem pemerintahan pelayanan administrasi juga harus dibenahi termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus pula ditingkatkan.Presiden lalu mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif terkait kasus korupsi.

"Coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena korupsi, ada 64 bupati dan wali kota ditangkap korupsi, belum pejabat, DPR, DPRD, saya tidak hitung jumlahnya, dan mayoritas yang ditangkap adalah kasus penyuapan,"

kata Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Tetapi yang mengherankan, dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada. "Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius dan tidak bisa ditunda lagi," ujar Kepala Negara.

Menurutnya, langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena melalui penegakan hukum bisa diselamatkan uang negara dari para koruptor hingga 3,55 triliun rupiah.

Lomba Pangkas Aturan

Menurut Presiden, salah satu strategi pencegahan korupsi yang harus ditekankan adalah pentingnya deregulasi. "Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik sangat penting. Tapi, setiap regulasi seperti pisau bermata dua, setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan punya potensi jadi objek transaksi, objek korupsi," ujarnya.

Presiden menambahkan bahwa seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membikin susah dunia usaha dan masyarakat dengan membuat aturan-aturan yang tidak jelas sehingga bisa menurunkan produktivitas bangsa.

"Itu pertimbangan saya mengapa melakukan deregulasi, 42 ribu peraturan yang harus kita pangkas, nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa mangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah," jelas Jokowi.

Presiden pun meminta semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan dan dipangkas. "Pekerjaan besar kita di sini jangan lagi jadi alat pemerasan, pemungutan liar, tidak boleh ada lagi yang ngejlimet (susah) ruwet-ruwet," tutup Presiden. fdl/AR-2