![Presiden Berkomitmen Pastikan Pemilu 2024 Jurdil](https://koran-jakarta.com/images/article/presiden-berkomitmen-pastikan-pemilu-2024-jurdil-230601224634.jpeg)
Presiden Berkomitmen Pastikan Pemilu 2024 Jurdil
![Presiden Berkomitmen Pastikan Pemilu 2024 Jurdil](https://koran-jakarta.com/images/article/presiden-berkomitmen-pastikan-pemilu-2024-jurdil-230601224634.jpeg)
Presiden Joko Widodo
YOGYAKARTA -- Pakar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Nyarwi Ahmad menyebut sikap dan keinginan Presiden Joko Widodo untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung demokratis, jujur, dan adil dinilai perlu untuk diapresiasi serta perlu dikawal seluruh penyelenggara pemilu.
"Niatan baik presiden ini mestinya dapat dikawal dan dijalankan secara maksimal oleh lembaga-lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu, seperti KPU dan juga lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu," ujar Nyarwi dalam keterangan tertulis Humas UGM di Yogyakarta, kemarin.
Bagi Nyarwi, keinginan Presiden Jokowi agar pesta demokrasi 2024 dapat berlangsung secara demokratis dan jurdil merupakan hal yang wajar.
Komitmen Presiden Jokowi untuk menghormati dan menerima pilihan rakyat, ujar dia, menunjukkan bahwa presiden masih berkomitmen kuat untuk menjaga kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia.
Ia menyadari komitmen semacam itu dalam beberapa tahun terakhir diragukan oleh banyak kalangan. Sebagai kepala negara, lanjut Nyarwi, Presiden Jokowi memiliki sumber daya memadai untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia agar naik kelas.
Dia menilai jebakan-jebakan yang mengarah pada regresi atau penurunan demokrasi di sejumlah negara demokrasi beberapa tahun terakhir bisa terjadi di Indonesia. Karena itu, selain memastikan Pemilu 2024 berlangsung jurdil, Presiden Jokowi diharapkan menggunakan sumber daya kekuasaan yang dimiliki untuk menyelamatkan Indonesia dari jebakan tersebut.
"Jika hal ini mampu diwujudkan tentu akan menjadi 'legacy' luar biasa dari Presiden Jokowi di periode kedua masa jabatannya," ucap Nyarwi.
Sekali lagi, kata Nyarwi, adalah wajar jika Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara menginginkan agar pemilu mendatang dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa mewariskan residu polarisasi atau konflik sosial di masyarakat dan semua peserta pemilu dapat berkompetisi secara bebas dan adil.
Bahkan, dalam beberapa pernyataan Jokowi berharap agar pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas, tidak menjadi korban hoaks, serta kampanye hitam, termasuk yang menggunakan "artificial intelligence" (AI) yang membahayakan.
Transisi Kepemimpinan
Dari sejumlah pernyataan Presiden Jokowi terkait Pemilu 2024, menurut dia, yang paling berpotensi menimbulkan kontroversi dan multi-interpretasi adalah soal transisi kepemimpinan nasional. "Hal ini terkait dengan sosok pemimpin nasional seperti apa yang nantinya dapat diandalkan untuk meneruskan 'legacy'-nya pasca-Pilpres 2024," katanya.
Dalam pandangan Nyarwi, sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi dinilai wajar merasa memiliki kewajiban moral untuk memastikan agar transisi kepemimpinan nasional setelah Pilpres 2024 dapat berjalan dengan mulus, tanpa riak politik yang membahayakan.
Terpisah, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai sikap Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe pada Pemilu 2024 merupakan bagian dari hak politik sekaligus kader PDI Perjuangan. "Kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik," ujar Ganjar dalam konferensi pers di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Presiden 2024, Jakarta Pusat, Kamis.
Ganjar juga menampik dugaan Jokowi melakukan cawe-cawe untuk menjegal salah satu kandidat bakal capres pada Pemilu 2024.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak akan melakukan hal seperti itu. "Tapi, kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak adil. Saya kira itu tidak akan terjadi," katanya.
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya