Presiden Beri Sinyal ke Mafia Minyak Goreng agar Tidak Mempermainkan Rakyat

Selain minyak goreng, dia berharap pemerintah juga perlu mengintervensi perdagangan komoditas lain, seperti daging sapi, cabai, telur ayam, yang saat ini harganya bergerak naik.

"BPKN meminta Satgas Pangan untuk segera melakukan penyelidikan dan penegakan hukum jika hal ini didapatkan bukti di lapangan. Negara tidak boleh kalah dari para mafia. Negara harus bisa mewujudkan kedaulatan pangan sesuai cita-cita Presiden Jokowi," kata Rizal.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan sudah lama negara ini seperti kehilangan taring di depan konglomerat dan koruptor. "Dalam kasus minyak goreng, sikap Presiden Jokowi sudah jelas bahwa semua harus mengutamakan kepentingan rakyat dengan mengambil keputusan tegas setop ekspor CPO," kata Maruf.

Langkah tegas pemerintah itu, katanya, merupakan peringatan bagi semua pelaku usaha sektor pangan yang kerap mempermainkan stabilitas pasar di dalam negeri. Pelarangan ekspor menunjukkan pemerintah tidak kalah dengan mafia pangan.

Dihubungi terpisah, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan larangan ekspor akan menjadikan harganya terkendali dan terjangkau oleh masyarakat luas.
Halaman Selanjutnya....