Prasarana Air Harus Ditingkatkan

Pemerintah diminta untuk mendorong penyediaan infrastruktur air untuk mengantisipasi krisis air baku.

JAKARTA - Pemerintah semestinya mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur air untuk kebutuhan penyediaan air baku nasional. Kondisi infrastruktur air sangat penting untuk mengantisipasi ancaman krisis air di sejumlah wilayah.

Puput TD Putra, Pemerhati Lingkungan dari Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia (Kawali), mengatakan seharusnya bencana rutin kekeringan ini bisa di tangani melalui berbagai macam pembangunan, seperti waduk/bendungan, rehabilitasi hutan, dan normalisasi daerah aliran sungainya.

"Program harus berkelanjutan, infrastruktur air khususnya, seperti pembangunan waduk, normalisasi sungai, meningkatkan pembangunan embung, konservasi tanah dan air untuk peningkatan kualitas lingkungan dengan harapan berdampak kepada pemulihan akan kebutuhan air baku untuk masyarakat nantinya," ungkap Puput TD Putra, di Jakarta, Kamis (4/7).

Menurutnya, krisis air terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa bisa terjadi bukan karena krisis sumber airnya, melainkan skema pengelolaan sumber daya airnya yang tidak tepat. Hal ini menyebabkan kendala dalam distribusi air yang mencakup seluruh warganya.

"Kalo kita melihat data di pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya daerah-daerah yang mengalami kekeringan saat ini hampir setiap tahun terjadi hal yang serupa, artinya ini ada problem yang sama terjadi," paparnya.

Apabila merujuk pada data pemerintah, tambah Puput, defisit air sudah ada sejak tahun 1995, ketersediaan air, baik permukaan maupun air tanah sudah tak mampu mencukupi keperluan penduduk.

Kondisi ini, menurutnya, juga turut dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, dan faktanya pasokan air relatif sama. Situasi lingkungan yang makin terdegradasi oleh pembangunan dan disisi lain pertumbuhan jumlah penghuninya terus meningkat. "Upaya jangka panjang mengatasi kekeringan tidak pernah holistik, selalu kondisi alam yang di persalahkan," tukasnya.

Disisi lain, Puput TD Putra menilai daya dukung lingkungan sudah tidak memadai, banyak alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab kekeringan air, berdasarkan jejak ekologi menunjukkan daya dukung lingkungan sudah terlampaui dengan kapasitas penghuni dan dampak alih fungsinya.

Dia menambahkan, krisis air juga terjadi karena banyak izin pengelolaan air yang diberikan kepada swasta. Seperti contohnya di dalam perkotaan dan wilayah-wilayah tertentu banyak izin-izin yang diberikan untuk memanfaatkan sumber mata air dan air tanah.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya air harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada swasta sehingga kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat bisa terpenuhi.

Terus Digenjot

Menurut Ade Satya Darman, Kehumas Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, untuk program tahun 2014-2019 pemerintah mencanangkan pembangunan 65 bendungan, dengan total kebutuhan biaya mencapai 80,65 triliun rupiah. Kehadiran bendungan ini mampu menyediakan sebesar 5,19 miliar meter kubik (m3) air dengan kemampuan suplai area irigasi seluas 475,043 hektare.

"Kementerian PUPR terus mempercepat target pembangunan bendungan, dan ini menjadi perhatian Pak Menteri PUPR," tuturnya.

Menurutnya, hingga akhir tahun 2019, tercatat Kementerian PUPR mampu merealisasikan pembangunan bendungan sebanyak 29 waduk dengan total volume air mencapai 2,15 miliar meter kubik air (M3) dengan cakupan area penyediaan air untuk irigasi seluas 258,902 hektare. ers/E-12