PPKM Tak Efektif

Presiden Joko Widodo melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1), mengakui penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid pertama, untuk Pulau Jawa dan Bali, mulai 11-25 Januari 2021, tidak efektif dalam menekan laju penularan Covid-19.

PPKM diberlakukan untuk membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Dalam realitasnya di lapangan, aktivitas dan mobilitas masyarakat tetap tinggi. Akibatnya, angka penularan virus korona (Covid-19) juga tetap tinggi.

PPKM berlaku untuk tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM sebanyak 73 kabupaten/kota.

Hasil monitoring terhadap 73 kabupaten/kota yang telah menerapkan PPKM, sebanyak 29 kabupaten/kota masih berada di zona risiko tinggi, 41 kabupaten/kota zona risiko sedang, dan tiga kabupaten/kota lainnya zona risiko rendah. Peningkatan kasus mingguan terjadi di 52 kabupaten/kota dan hanya 21 kabupaten/kota yang mengalami menurun.

Terkait dengan kasus aktif, terdapat peningkatan di 46 kabupaten/kota. Sedangkan di tiga kabupaten/kota tetap dan 24 kabupaten/kota lainnya menurun. Untuk tingkat kematian, 44 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan dan 29 kabupaten/kota alami penurunan. Dalam hal tingkat kesembuhan, terjadi penurunan di 33 kabupaten/kota, sebanyak 34 kabupaten kota/meningkat, dan enam kabupaten/kota lainnya tetap.

Setelah gagal dalam penerapan PPKM jilid satu, pemerintah melanjutkan PPKM jilid dua, mulai Selasa (26/1), hingga Jumat (8/2). Anehnya, di PPKM jilid dua ini jam buka mal dan restoran diperpanjang selama satu jam dan tutup pukul 20.00 WIB. Alasan pemerintah karena ada beberapa daerah angka kasusnya flat (datar).

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pemerintah tentu harus konsisten menerapkan aturan-aturan dalam PPKM. PPKM jilid satu ternyata hanya berefek pada perubahan jam tutup kegiatan bisnis menjadi lebih cepat saja. Tidak ada perbedaan mencolok antara pemberlakuan PPKM maupun tidak. Mobilitas masyarakat tetap tinggi. Intervensi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini jauh dari kata memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang kita hadapi.

Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan penularan Covid-19. Semuanya gagal total. Yang belum pernah dilakukan adalah lockdown atau karantina wilayah. Lockdown atau karantina wilayah dapat dilakukan pada wilayah kota, kecamatan, kelurahan, hingga RW yang memiliki klaster terbanyak atau jumlah kasus lebih dari atau sama dengan 50 kasus.

Dalam kebijakan lockdown atau karantina wilayah itu, masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun. Kebutuhan pangan mereka dipenuhi. Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap memberi penguatan 3T (testing, tracing, and treatment).

Ingat, jelang 11 bulan masa pandemi di negeri ini, tercatat ada175.095 kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Angka ini merupakan jumlah kasus aktif tertinggi di Asia. Data tersebut diketahui melalui situs Worldometers, Senin (1/2) pukul 14.00 WIB. Kebijakan yang tegas untuk menekan penularan Covid-19 sangat dibutuhkan. Apalagi sejak pertama kali Covid-19 diumumkan di negeri ini, kurva penularan terus naik. n