Porsi Pembiayaan Swasta Lebih Besar

JAKARTA- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan jumlah Proyek Strategis (PSN) yang dicanangkan pemerintah saat ini sebanyak 245 proyek dengan nilai pembiayaan sebesar 4.197 triliun rupiah.

Deputi VI Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo, dalam media gathering, di Jakarta, Kamis (6/7), mengatakan dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, KPPIP memilih 225 proyek infrastruktur dan satu program kelistrikan. "Kemudian, 30 proyek di antaranya tersaring sebagai proyek prioritas," kata Wahyu.

Berdasarkan hasil evaluasi PSN pada 2016 lalu, sebanyak 20 proyek senilai 33,5 triliun rupiah telah dikeluarkan dari daftar karena sudah selesai, sedangkan 15 proyek strategis nasional dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria. Setelah dievalusi, kata Wahyu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang PSN.

Sebanyak 56 proyek strategis termasuk 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang dengan estimasi investasi 1.206 triliun rupiah masuk menjadi usulan baru, sehingga total PSN yang mencakup 15 sektor yakni 245 proyek, satu program kelistrikan dan satu program industri pesawat terbang.

Wahyu mengatakan kebutuhan pembiayaan meningkat menjadi 4.197 triliun rupiah karena pemerintah telah menambah 55 PSN dan satu program PSN di Perpres baru tersebut senilai 1.206 triliun rupiah. Dari kebutuhan investasi itu, proyek berbasis energi mengambil porsi investasi terbesar yaitu 1.242 triliun rupiah atau 29,59 persen dari total nilai proyek.

Hal itu, jelas Wahyu, wajar karena sebagian besar proyekproyek yang masuk adalah proyek kilang milik PT Pertamina dan tambahan empat proyek baru yaitu pengembangan blok Masela, proyek laut dalam Indonesian Deepwater Development (IDD), unitisasi lapangan Jambaran-Tiung Biru, dan Tangguh Train III.

Proyek yang mengambil porsi investasi terbesar adalah program ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW) dengan besaran 1.035 triliun rupiah. Dari angka tersebut investasi ketenagalistrikan sebesar 773 triliun rupiah sedang berjalan. "Bisa dibayangkan PSN ini proyek ini nilainya besar dan dampaknya bisa dirasakan regional dan nasional," paparnya.

Percepat Izin

Dari total kebutuhan investasi, sebanyak 525 triliun rupiah rencananya akan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pembiayaan lainnya yakni sebesar 1.525,8 triliun rupiah disediakan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan porsi yang paling besar diharapkan partisipasi investor swasta dengan nilai sebesar 2.413 triliun rupiah.

Meski porsi terbesar pembiayaan disediakan swasta, namun sebagian besar proyek terkendala masalah pendanaan. Bahkan, sebanyak 22 persen proyek yang telah berjalan mengalami kendala pendanaan. "Peran swasta ini harus ditingkatkan karena secara historical masih sedikit dari swasta," paparnya.

Dia berharap proyek-proyek ini akan memasuki masa kewajiban pembiayaan (financial closing) pada tahun 2018. "Kami berharap 2018 sebagian besar sudah dilakukan pelaksanaannya. Kami harap peran swasta besar yang 58 persen bisa masuk tahap penyelesaian akhir pada masa itu," kata Wahyu.

Sebab itu, pemerintah katanya akan memberikan dukungan berupa percepatan perizinan, percepatan penyelesaian pengadaan tanah, financial close sehingga konstruksi bisa dimulai, solusi pendanaan, penyusunan kajian proyek dan menerbitkan regulasi tentang penataan ruang.

bud/AR-2