Politisi PDIP Bela Istana Soal Pesawat Kepresidenan Dicat Ulang, Pernyataannya 'Nyelekit'

Ditambahkannya, seperti sudah disampaikan oleh pihak Sekretariat Negara, pekerjaan pengecatan ulang pesawat Presiden sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2019. Dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan.

"Dan itu kan ndak masalah. Kalau terkait anggaran, kita ini kan negara hukum dan ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui dan bahkan disetujui oleh Partai Demokrat. Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikitpun kala itu?" cetusnya.

Menurut Arteria, yang harus dipahami pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar pemerintah. Dan kontraktor ini memperkerjakan warga negara Indonesia juga. Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu. Artinya anggaran negara itu merupakan satu cara untuk menggerakkan perekonomian.

"Justru di saat pandemi dimana perekonomian susah, sangat baik ketika negara menggerakkan ekonomi masyarakat lewat anggaran yang riil begini," ujarnya.

Maka, kata dia, jika ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi bahwa seharusnya anggaran pengecatan ini lebih baik untuk membeli beras bagi rakyat, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk hal itu. Presiden Jokowi sendiri memerintahkan pengetatan dan menaikkan anggaran program pemulihan. Untuk penanganan Covid-19 tahun 2021, ditingkatkan dari 699,4 triliun rupiah menjadi 744,75 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....