Politisi Muda Golkar Ini Berharap Ada Diskusi Konstruktif Soal Pilkada Tidak Langsung

SURABAYA - Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Bayu Airlangga, pada Kamis (19/12) mengatakan, segenap pihak diharapkan menyikapi wacana soal pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan diskusi yang konstruktif. 

Lewat sebuah pernyataan, Bayu mengakui gagasan tersebut memunculkan beragam pendapat di tengah masyarakat. 

"Sebagian kalangan menilai Pilkada langsung memberikan ruang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Namun, di sisi lain, biaya politik yang tinggi sering kali menimbulkan masalah baru, seperti korupsi atau praktik politik uang," ujarnya di Surabaya. 

Ia menambahkan, pembahasan terkait mekanisme Pilkada melalui DPRD dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik yang mencakup pemilu, pilkada, dan partai politik. RUU ini diharapkan menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025.

Bayu percaya bahwa usulan ini bisa menjadi bahan diskusi yang konstruktif di tingkat nasional. “Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masa depan demokrasi Indonesia."

"Dengan wacana ini, langkah reformasi politik tampaknya akan menjadi salah satu fokus penting dalam pemerintahan mendatang," kata dia. 

Menurut Bayu, maksud gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas kepala daerah yang terpilih, dan relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini. 

Ia juga menekankan bahwa usulan ini tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Menurutnya, mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak akan mengurangi semangat demokrasi jika dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

“Pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk mengurangi biaya politik yang tinggi tanpa mengabaikan prinsip konstitusional,” ujarnya.