Politik Kekuasaan Kedepankan Moral

JAKARTA - Elite politik diingatkan bahwa kekuasaan yang dijalankan partai harus dibangun dengan mengedepankan moral, kebenaran, dan setia pada tatanan pemerintahan yang baik. Penekanan ini disampaikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu (20/3).

Ungkapan tersebut merupakan inti dari lakon "Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu" yang dimainkan Warang Orang Bharata. Wayang disuguhkan PDIP. Maka, Hasto mengingatkan para elite politik harus taat konstitusi dan setia pada ideologi Pancasila, terutama terkait wacana penundaan pemilu.

Menurutnya, skala prioritas saat ini adalah bergotong royong membantu rakyat untuk recovery ekonomi dari pandemi. "Wacana penundaan pemilu menciptakan persoalan ketatanegaraan yang tidak perlu," katanya.

Ia mengajak semua pihak becermin kepada pentas wayang dengan lakon tersebut. Pementasan dilaksanakan di Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (19/3) malam. Secara virtual, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menonton wayang tersebut.

Hasto menjelaskan lakon "Satra Jendra" sengaja dipilih untuk mengingatkan politik kekuasaan harus dijalankan seluruh anggota dan kader partai dengan mengedepankan moral, kebenaran, dan setia pada tatanan pemerintahan. Ia menuturkan, lakon itu menampilkan tokoh Begawan Wisrawa, sosok teruji. Dia memiliki daya spiritualitas tinggi, bijak, serta mampu menjadi pengayom.

Namun, dalam seluruh keistimewaannya itu, Begawan Wisrawa juga seorang manusia biasa, yang sering tidak berdaya oleh bujuk rayu kekuasaan. "Sastra Jendra menjadi bingkai moral untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata Hasto.

Sastra Jendra, kata dia, harus dipahami dengan kerendahan hati, penuh kepasrahan, dan dengan kematangan akal budi dalam berpolitik. "Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tata pemerintahan negara harus dijalankan oleh pemimpin dengan karakter sama. Tanpa Sastra Jendra bisa celaka," tambah Hasto.

Dia menuturkan, bagi PDIP amendemen konstitusi memang tidak sepenuhnya sempurna karena dilakukan pada pada masa krisis. Saat ini terpenting membantu rakyat mempersiapkan Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024.

Lebih jauh diutarakan, penundaan pemilu berimplikasi luas. Dia dapat dianalogikan pada cerita Sastra Jendra, sehingga seluruh anggota dan kader partai mengingat pesan yang disampaikan Ketua Umum PDIP. Mega mengatakan, dalam menjalankan Pancasila dan konstitusi yang paling penting adalah spirit penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan negara gotong royong. Rakyat mewarisi khasanah kebudayaan yang membuat hidup aman, damai, dan tenteram.

Kepala Daerah

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak, Sri Rahayu, minta para kepala daerah memaksimalkan upaya mewujudkan desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA). "Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Dia garda terdepan pelayanan publik. Desa adalah taman sari kearifan lokal Nusantara serta sumber kebudayaan bangsa," kata Sri Rahayu.

Dia juga mengungkapkan, Indonesia adalah negara dengan 50 persen perempuan dan 30 persen anak-anak. Menurutnya, ini potensi luar biasa bagi perempuan agar terlibat langsung dalam proses pembangunan bangsa. "Perempuan harus mampu menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab memajukan bangsa," ucapnya.

Sedang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menekankan, desa berperspektif gender dan ramah anak harus dilaksanakan. Tema ini harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua dilakukan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

Pengembangan DRPPA dilakukan secara gotong royong dan nondiskriminasi. Demokrasi harus berprinsip tiada kekerasan perempuan dan anak. Kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak diutamakan.