Politik Biaya Tinggi Salah Satu Penyebab Korupsi

BALIKPAPAN - Politik berbiaya tinggi mendorong kandidat, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara. Politik biaya tinggi bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah. Ada sejumlah faktor lain sesuai adagium niat dan kesempatan.

Demikian dikatakan Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI),Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, di Balikpapan, KalimantanTimur, Sabtu (5/7). Hal itu disampaikan menanggapi operasi tangkap tanganKPKatas dugaan korupsi kepala daerah yaituBupati Kutai Timur,Ismunandar, dan sejumlah orang laindi Jakarta, Samarinda, dan Sangatta.

Hasil kajian lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negerimenyebutkan untuk menjadi wali kota/bupati dibutuhkan biaya mencapai 20-30 miliar rupiah. Untuk menjadi gubernur dalam kisaran 20-100 miliar rupiah. Menurut Hamzah, ongkos yang harus mereka keluarkan ini tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima seorang kepala daerah.

Sebagai ilustrasi, Bupati Banjarnegaradi Jawa Tengah, BudhiSarwono, pada Oktober 2019 pernah mengungkap besaran gaji resmi yang dia terima dari negara saban bulan; bahkan foto slip gajinya beredar. Di slip gaji Oktober 2019 itu, dia mendapat gaji resmi sebesar 6.114.100 rupiah yang masih dikurangi sejumlah potongan, di antaranya potongan zakat. Sebagai bupati dia berhak tunjangan operasional lapangan sebesar 1 juta per hari. Sementara gaji anggota DPRDKabupatenBanjarnegarapada saat itu adalah 32 juta rupiah per bulan ditambah sejumlah uang tunjangan lain. n Ant/N-3 *