Polisi Tiongkok Unjuk Kekuatan

Tiongkok melancarkan propaganda untuk memadamkan unjuk rasa di Hong Kong dengan mengerahkan polisi antihuru-hara untuk melakukan latihan penumpasan di kota perbatasan Shenzhen.

BEIJING - Ribuan polisi antihuru-hara Tiongkok melakukan latihan tepat di seberang perbatasan dari Hong Kong. Latihan ini mungkin sengaja digelar sebagai "peringatan terselubung" dari Beijing tentang unjuk kemampuannya untuk mengakhiri aksi protes di Hong Kong yang telah berlangsung selama dua bulan.

Latihan yang digelar pada Selasa (6/8) di Shenzhen, sebuah kota di Tiongkok selatan yang berbatasan dengan Hong Kong, langsung menarik perhatian secara daring mengingat kemiripan antara latihan dengan upaya antisipasi terhadap bentrokan dalam aksi demonstrasi seperti yang sedang berlangsung di Hong Kong.

Rekaman video latihan itu menunjukkan pasukan polisi Tiongkok sedang berhadapan dengan pengunjuk rasa yang mengenakan topi konstruksi dan tutup muka, dan hal ini mengingatkan para demonstran di Hong Kong.

"Semua pasukan polisi di Shenzhen selalu siap!" tulis kepolisian Shenzhen dalam sebuah posting tentang latihan pada Selasa lalu.

Rekaman video itu merupakan yang kedua disiarkan dalam kurun waktu kurang dari sepekan di mana pasukan keamanan Tiongkok ditunjukkan untuk menindak demonstran. Sebelumnya pada pekan lalu, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, merilis sebuah rekaman video propaganda yang memperlihatkan latihan pasukan bersenjata sedang menumpas demonstran di Hong Kong.

Tayangan video-video ini memicu spekulasi tentang kemungkinan akan adanya intervensi oleh aparat polisi dan militer dari Tiongkok daratan di Hong Kong.

Meskipun polisi Shenzhen mengatakan latihan antihuru-hara itu diselenggarakan sebagai langkah keamanan publik menjelang perayaan ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok ke-70 pada 1 Oktober mendatang, hal itu tidak menghentikan netizen untuk berkomentar tentang kesamaan dengan penindakan aksi unjuk rasa oleh polisi Hong Kong.

Aturan UUD

Hong Kong telah terpuruk dalam krisis politik terburuk dalam sejarah baru-baru ini setelah jutaan demonstran turun ke jalan dan terjadi konfrontasi kekerasan yang sporadis antara polisi dan pengunjuk rasa.

Demonstrasi itu dipicu oleh rancangan undang-undang kontroversial yang akan memungkinkan ekstradisi ke Tiongkok daratan, yang kemudian berkembang tuntutan menjadi seruan untuk reformasi demokrasi.

Menurut pasal 14 Undang-Undang Dasar Hong Kong, pasukan dari Tiongkok daratan bisa beroperasi di Hong Kong jika pemerintah setempat memintanya. Otoritas Hong Kong bisa, bila diperlukan, meminta bantuan pemerintah pusat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan bantuan bencana.

Sementara pasal 18 UUD Hong Kong menyatakan memungkinkan pemerintah pusat untuk secara efektif menangguhkan hukum Hong Kong jika dalam keadaan perang atau kekacauan yang membahayakan keamanan atau persatuan nasional. ang/AFP/I-1