Polisi Tembaki Demonstran

BANGKOK - Polisi Thailand telah mengarahkan peluru karet, gas air mata, dan meriam air, pada pengunjuk rasa di Bangkok pada Minggu (18/7) ketika para demonstran yang menentang pembatasan Covid-19 kembali turun ke jalan untuk menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-Ocha dan memperingati setahun gerakan prodemokrasi.

Thailand saat ini menghadapi gelombang Covid-19 terburuknya hingga membuat rumah sakit - rumah sakit kewalahan menangani pasien. Yang memperburuk situasi ini adalah lambannya pengadaan vaksin oleh pemerintah, dimana pemerintah telah menuai kritik karena ekonomi Thailand terhuyung-huyung akibat diterapkannya pembatasan bisnis yang semakin ketat.

Dalam aksi unjuk rasa kali ini, pengunjuk rasa menumpuk kantong mayat tiruan yang dipenuhi cat merah di dekat persimpangan Monumen Demokrasi di Bangkok.

"Kami akan mati karena Covid-19 jika tetap tinggal di rumah, maka dari itu kami harus keluar," teriak seorang penyelenggara aksi protes, sebelum meneriakkan tiga tuntutan.

"Prayut Chan-Ocha harus mengundurkan diri tanpa syarat apa pun. Yang kedua adalah pemotongan anggaran untuk kerajaan dan tentara untuk digunakan melawan Covid-19, dan yang ketiga adalah beri kami vaksin mRNA," demikian 3 tuntutan demonstran

Sebuah spanduk raksasa dengan gambar Prayut terlihat dibentangkan di jalan dan pengunjuk rasa kemudian menginjak wajah Prayut yang ada di spanduk itu.

Dari Monumen Demokrasi demonstran kemudian bergerak ke Gedung Pemerintah, namun dihadang pihak berwenang yang mengerahkan meriam air dan memblokir jalan utama, untuk memaksa pengunjuk rasa mundur.

"Pihak berwenang juga menembakkan peluru karet dan gas air mata," lapor wartawan AFP di lapangan.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui berapa orang yang terluka.

Ubah Tuntutan

Tepat setahun yang lalu, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Demokrasi menyerukan pengunduran diri Prayut, penulisan ulang konstitusi dan reformasi monarki kerajaan.

Aksi protes itu menandai awal dari sebuah gerakan menentang hal-hal yang tabu, seperti peran keluarga kerajaan dalam politik yang dilindungi undang-undang pencemaran nama baik.

Namun seiring dengan cepatnya dampak Covid-19 terhadap perekonomian Thailand, penanganan pandemi oleh pemerintah menjadi salah satu keluhan utama gerakan tersebut.

Awal pekan ini Thailand mengumumkan akan memberikan campuran dosis vaksin Sinovac buatan Tiongkok dengan AstraZeneca yang dikembangkan di Inggris setelah pihak berwenang menemukan bahwa ratusan staf medis yang menerima suntikan Sinovac masih tertular virus tersebut.

"Kalian (pemerintah) tidak perlu membuat vaksin campuran, cukup berikan kami vaksin yang bagus," tuntut seorang pemrotes muda, Minggu. AFP/I-1