PM Prayut Bubarkan Parlemen

BANGKOK - Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-Ocha, pada Senin (20/3) membubarkan parlemen sebelum Negeri Gajah Putih itu mengadakan pemilihan umum pada Mei mendatang.

Pada pemilu Mei, mantan pemimpin kudeta akan berusaha untuk memperpanjang kekuasaan yang didukung militer sejak 2014 dengan melawan putri miliarder mantan PM Thaksin Shinawatra, yang masih membayangi kancah politik Thailand meskipun lebih dari satu dekade berada di pengasingan.

Sejauh ini kelompok oposisi utama Pheu Thai yang digawangi oleh Paetongtarn Shinawatra, memiliki peluang kuat menang dalam pemilu Mei, namun konstitusi 2017 yang disusun oleh junta Thailand akan mempersulit dia untuk mengamankan jabatan puncak.

Dalam sebuah pernyataan resmi dari Royal Gazette yang diterbitkan pada Senin diumumkan pembubaran parlemen tersebut, dan Komisi Pemilihan Umum akan mengkonfirmasi tanggal pemungutan suara yang kemungkinan besar dilaksanakan pada 7 atau 14 Mei.

Prayut, 68 tahun, yang berbicara setelah pengumuman, menolak mengatakan apakah dia puas dengan masa jabatannya. "Saya tidak bisa menjawab, Anda harus bertanya kepada orang-orang," ucap petahana PM Thailand itu kepada pada wartawan.

Sementara itu dalam jajak pendapat terbaru yang diterbitkan pada Minggu (19/3) tentang siapa yang difavoritkan pemilih sebagai PM, Prayut tertinggal di tempat ketiga dengan meraih dukungan hanya lebih dari 15 persen, jauh di belakang Paetongtarn yang berhasil meraih 38 persen.

Dalam jajak pendapat yang sama terhadap 2.000 responden, yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration, hampir 50 persen mengatakan mereka akan memilih Pheu Thai, sementara Partai United Thai Nation pimpinan Prayut hanya berhasil meraup sekitar 12 persen dukungan.

Rawan Kudeta

Jika Paetongtarn menang, maka ia akan menjadi Shinawatra ketiga yang menjadi perdana menteri, setelah ayah dan bibinya Yingluck, yang digulingkan oleh Prayut lewat kudeta.

Jajak pendapat akan menunjukkan Pheu Thai memiliki peluang, dengan banyak calon pemilih yang menyataakan muak dengan Prayut dan kurangnya kemajuan yang mereka lihat dalam hidup mereka sendiri.

Sementara soal isu kudeta, Thailand sendiri telah mengalami lebih dari selusin kudeta sejak lahirnya demokrasi pada 1932. Analis politik dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, mengatakan bahwa pemilu akan menjadi arena yang paling penting dalam hidupnya. "Pemilu mendatang akan memutuskan apakah Thailand bisa keluar dari kebiasaan lama (kudeta) yang mengakar sejak dua dekade lalu," kata dia.AFP/I-1