PM Najib Segera Umumkan PemiluWang K

Malaysiaakan membubarkan parlemen pada Jumat dan mengumumkan pelaksanaan pemilihan umum. Situasi ini memanaskan perpolitikan di Malaysia karena PM Najib Razak berupaya mempertahankan mandatnya melawan oposisi.

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, akan membubarkan parlemen pada Jumat (6/4) lusa dan diduga akan segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan umum yang amat berat di sepanjang kariernya. Hal itu disampaikan oleh seorang menteri Malaysia pada Selasa (3/4).

"Saya menduga (pemilu akan diumumkan) Jumat. Ini menurut tradisi politik setelah pembubaran parlemen," kata Menteri Perencanaan Perekonomian Malaysia, Abdul Rahman Dahlan. Berdasarkan konstitusi, pemilu paling lambat harus dilakukan pada Agustus.

Menurut surat kabar New Straits Times yang mengutip keterangan seorang narasumber yang enggan disebut jati dirinya, persiapan sudah dilakukan oleh PM Najib untuk mengumumkan pemilu usai salat Jumat pekan ini.

PM Najib saat ini dalam tekanan untuk mengamankan kembali mandat setelah sebelumnya dipermasalahkan karena tudingan skandal pengelapan uang pemerintah senilai multimiliaran dollar dan kemarahan warga karena naiknya beban biaya hidup.

Pada pemilu mendatang, PM Najib akan melawan bekas mentornya yaitu mantan PM Mahathir Mohamad. Mahathir saat ini jadi pemimpin oposisi yang menentang dan bertekad mengalahkan Najib.

Pada pemilu 2013 lalu, Najib menang tipis setelah mengalami kemunduran popularitas terhadap oposisi yang kini dipimpin Mahathir, 92 tahun. Mahathir saat ini menjadi pengkritik paling keras Najib karena kegagalan menangani penggelapan dana pemerintah yang dikelola BUMN investasi 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Sementara PM Najib membantah dirinya bersalah dalam skandal 1MDB ini.

Manuver Politik

Di lain pihak, oposisi mengeluhkan bahwa pemerintah mengambil dua kebijakan yang akan mendongkrak kemenangan PM Najib dalam pemilu mendatang. Adapun kebijakan itu soal perubahan konstitusi dan berita bohong.

Pekan lalu, parlemen menyetujui rencana perubahan konstitusi untuk membatasi konstituen menjadi lebih dari sepertiga dari jatah kursi di parlemen. Para pengkritik menyebut perubahan ini hanya akan menguntungkan PM Najib.

Setelah itu pada Senin (2/4) lalu, parlemen juga meloloskan rancangan undang-undang terkait berita bohong dan mengeluarkan ancaman lebih dari enam tahun penjara dan denda hingga 500 ribu ringgit bagi para pelanggarnya. Menurut pengamat politik, langkah itu merupakan cara pemerintah untuk membungkam kritik menjelang pemilu.

Menurut seorang politisi oposisi senior, Lim Kit Siang, undang-undang berita bohong ini tak ubahnya seebuah manuver politik yang dibuat hanya untuk memidanakan media yang mengangkat isu yang terkait 1MDB dimana Najib Razak disebut menerima aliran dana dari 1MDB ke rekening pribadinya.

SCMP/AFP/I-1