PM Morrison Pangkas Pajak Jelang Pemilu

SYDNEY - Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, akan mengajukan pemangkasan pajak senilai sekitar 9 miliar dollar Australia. Langkah ini diambil selain untuk meningkatkan popularitas, juga jelang dilaksanakannya pemilihan umum yang digelar Mei 2019.

"Kami mendukung nilai pajak yang rendah," kata Menteri Keuangan yang merangkap sebagai Wakil PM Australia, Josh Frydenberg, Selasa (18/12).

Dalam asumsi anggaran pertengahan tahun yang diungkap Senin (17/12) menunjukkan bahwa pemerintah Australia mengalami defisit yang amat kecil dan diharapkan akan mengalami surplus pada tahun depan. Menurut sejumlah pakar, defisit yang kecil ini berkat pendapatan pajak yang cukup besar dari makin kuatnya pertumbuhan dan naiknya harga komoditi.

Pemangkasan pajak diambil setelah hasil jajak pendapat Newspoll menunjukkan bahwa koalisi Konservatif yang mendukung Morrison mengalami penurunan popularitas sebanyak 10 poin dan diperkirakan kubunya akan kalah dalam pemilu oleh oposisi Partai Buruh karena 18 kursi diperkirakan akan lari ke oposisi.

Pemangkasan pajak oleh PM Morrison ini bagai kado Natal bagi pemilik suara yang skeptis dan diharapkan suara mereka akan mendukung partainya pada pemilihan umum mendatang.

Sedang Digodok

Hingga saat ini pemerintah Australia tak merinci jenis pemangkasan pajak, namun mereka menyatakan bahwa keputusan pemangkasan pajak sedang digodok namun belum bisa diumumkan rinciannya.

"Pemangkasan pajak ini sepertinya akan diumumkan antara hari ini hingga jelang pemilu tahun depan," kata ekonom dari Westpac, Andrew Hanlan.
Pemilu di Australia sejauh ini masih belum diumumkan tanggalnya, namun diperkirakan akan digelar Mei tahun depan.

Perekonomian Australia berjalan stabil selama beberapa dekade. Namun kini melambat akibat terjadinya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta akibat tekanan dari dalam negeri.

Pemerintah Australia sebelumnya sudah mengusulkan pemangkasan pajak bagi bisnis besar senilai 36 miliar dollar Australia, namun kemudian tidak diajukan ke parlemen karena tidak mendapat banyak dukungan.

Pihak pemerintah sekarang ingin mempercepat penerapan pemangkasan pajak tersebut, dengan menerapkannya mulai 2021/2022 atau lima tahun lebih cepat dari yang direncanakan. AFP/ABC/I-1