PM Ismail Sabri Yaakob Umumkan Pemilu Dini

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, pada Senin (10/10) mengumumkan pembubaran parlemen untuk membuka jalan bagi pemilihan umum yang dipercepat dalam upaya memulihkan stabilitas politik ketika negara itu berupaya bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19 dan skandal korupsi bernilai miliaran dollar AS.

Setelah pengumuman dari PM Ismail Sabri itu, maka pemilu Malaysia bisa diadakan dalam beberapa pekan mendatang.

Pemilu sebenarnya dijadwalkan digelar September tahun depan, tetapi PM Ismail Sabri menghadapi tekanan kuat dari dalam partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), untuk membubarkan parlemen dan mengamankan mandat lewat pemilu yang dipercepat, apalagi koalisi partai yang berkuasa hanya memegang mayoritas tipis di parlemen yang baru saja dibubarkan.

"Kemarin saya bertemu raja dan saya meminta izinnya untuk membubarkan parlemen. Dan raja menyetujui permintaan saya untuk membubarkan parlemen hari ini," kata PM Ismail Sabri dalam pidato yang disiarkan televisi setelah audiensi dengan Raja Malaysia, Sultan Abdullah.

"Saya berharap orang-orang akan menggunakan hak suara mereka dengan bijak untuk memilih stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan harmoni di negara ini," kata dia.

Hingga berita ini ditulis, masih belum ditetapkan kapan pelaksanaan pemilu akan digelar, namun berdasarkan konstitusi, pemilu harus diadakan dalam kurun waktu 60 hari setelah pembubaran parlemen.

Pembubaran itu terjadi beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan anggaran populis yang mencakup beberapa miliar dollar AS pemberian uang tunai dan pemotongan pajak penghasilan pribadi.

Kekacauan

Malaysia telah berada dalam kekacauan politik sejak pemilu nasional terakhir pada 2018 ketika pakta reformis yang dipimpin oleh mantan pemimpin Mahathir Mohamad mengalahkan aliansi yang dipimpin oleh UMNO, partai utama yang memerintah negara itu selama lebih dari 60 tahun.

Kemudian petahana Najib Razak, yang terlibat dalam skandal di mana miliaran dollar AS diduga telah dijarah dari dana kekayaan negara 1MDB, digulingkan sebagai perdana menteri.

Najib kemudian dijatuhi hukuman penjara atas dakwaan korupsi setelah persidangan yang panjang dan mulai menjalani hukuman penjara 12 tahun pada Agustus lalu untuk sejumlah dakwaan awal, karena ia menghadapi lebih banyak tuduhan yang bisa membuatnya dipenjara lebih lama.

Namun, harapan akan stabilitas setelah penggulingan Najib memudar dengan cepat, karena pemerintahan Mahathir runtuh setelah 22 bulan berkuasa akibat pertikaian sengit. Dia lalu digantikan oleh mantan tangan kanannya, Muhyiddin Yassin, tetapi kemarahan publik yang meningkat atas penanganannya terhadap pandemi, memaksanya untuk mengundurkan diri kurang dari dua tahun setelah dia menjabat, dan Ismail diangkat sebagai pemimpin baru Malaysia.

Pemerintahan Ismail relatif damai setelah ia meneken kesepakatan damai dengan oposisi negara itu demi memungkinkan pemerintah fokus pada pemulihan setelah munculnya pandemi terburuk. AFP/I-1